Kalbar tetap Konsisten Menjadi Provinsi Informatif

KBRN, Pontianak : Kalimantan Barat tetap konsisten dengan komitmennya menjadi provinsi Informatif.  Bahkan untuk keterbukaan informasi, komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan barat sudah ada sebelum undang-undang informasi terbit.

Sebelum undang-undang Informasi terbit Kalbar sudah punya Perda nomor 4 Tahun 2005 tentang transparansi Penyelenggaraan Pemerintah provinsi di Kalimantan Barat. Artinya Komitmen Kominfo telah mengedepankan transparansi publik, termasuk urgensi keterbukaan informasi  terhadap pandemic covid-19.

“Ada lioms hsl ysng perlu kita cermati, yang pertama prosedurnya  atau metodenya, pernyataan informasi, yang kedua soal konten, kontenya tentu konten-konten diseputar pandemic, ini kami sampaikan bahwa tim gugus kita di provinsi Kalimanta Barat, ini punya punya saluran satu pintu, punya juru bicara satu pintu, jadi tidak boleh semua berbicara, tidak boleh semua mengeluarkan informasi”, jelas Kepala Dinas Kominfo Kalimantan Barat Sukaliman, Sabtu (04/07/2020).

Menurut Sukaliman penyampaikan informasi satu pintu ini bukan kendala tetapi ditujukan agar informasinya tidak simpang siur. Sudah semestikan Diskominfo mengajak para OPD agar tidak ragu-ragu, karena sudah jelas bentuknya surat edaran / surat keputusan, bahkan sudah menjadi kebijakan. terkait dengan proses atau mentode pelayanan di masa pandemic, memang telah membatasi pelayanan langsung tetapi Diskominfo telah mengutamakan pelayanan online.

Seementara itu Pengamat Kebijakan Publik Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak DR. Erdi Abidin menyatakan untuk  meningkatkan kualitas penyediaan data yang urgen hendaknya pemerintah daerah harus aktif dan terus disosialisasikan ke publik.

“Kedepan itu perlu sosialisasikan lagi  web site nya Kalbar sehingga orang bisa mendapatkan data itu, yang kedua saya piker untuk mensosialisasikan Kalbar satu data, karena di dalamnya cukup banyak , mungkin pak Gub perlu  membuat status lagi difacebooknya”, harap Erdi.

Hal itu diharapkan ketika masyarakat atau instansi perlu data  cukup mengklik Kalbar satu data pasti ramai yang mengujungi, karena facebook Gubernur dalam satu meneit dapat dikunjungi seribu orang. Namun hendaknya sebelum ditampilkan ke Kalbar satu data, hendaknya data-data yang dimasukkan terlebih dahul diverifikasi oleh Badan Pusat statistic, karena negara hanya mengakui bahwa penyedia data yang valid dan akurat hanya BPS. (Hermanta).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00