Hadapi New Normal, DPW PKB Kalbar Minta Gubernur Siapkan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren

KBRN, Kubu Raya : Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Barat (Kalbar) berharap kepada Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji agar segara berkoordinasi dengan Bupati dan Walikota untuk menyiapkan langkah antisipasi dini terhadap keberadaan Pondok Pesantren (Pon-Pes) dan lembaga pendidikan islam yang ada di Provinsi itu untuk menghadapi kehidupan New Normal (Kenormalan Baru)

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Kalimantan Barat Abu Mas'ud mengatakan, berdasarkan data dari Kementrian Agama Kalbar sampai saat ini terdapat 225 Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Islam yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Kalbar. Tentunya kondisi ini akan berdampak pada ribuan masyarakat yang menggantungkan ekonominya dari kehidupan di Pondok Pesantren.

"Saat ini ribuan masyarakat sudah banyak yang mengharapkan aktivitas di Pondok Pesantren dan lembaga pendidikan Islam lainnya agar bisa segara dimulai. Karena jika hal ini bisa dilaksanakan, tentunya akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa bagi mereka", ungkap Wakil Ketua DPW PKB Kalbar Abu Mas'ud di Sungai Raya, Kamis (28/5/2020).

Abu menuturkan, arah kebijakan Pemerintah yang akan menerapkan konsep kehidupan new normal yang bertujuan  untuk menyelamatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam masa pandemi COVID-19 hingga ditemukannya vaksin.

"Jika melihat dari sarana dan prasarana yang ada di Pondok Pesantren tentunya masih belum memenuhi standar kesehatan, terlebih dalam pelaksanaan protokol kesehatan serta konsep new normal", tuturnya.

Abu menambahkan kondisi ini dapat dilihat dari kurangnya Pusat Kesehatan Pesantren beserta tenaga dan alat medianya, sarana Mandi, Cuci, Kakus (MCK) yang belum standar dan ketiadaan wastafel portable maupun penyemprotan desinfektan, APD, alat rapid test, hand sanitizer hingga masker.

"Kondisi ini tentunya harus segera diantisipasi oleh Pemprov maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalbar jika konsep new normal diterapkan dan perlu intervensi dari Gubernur Kalbar untuk mengalokasikan anggaran sebagai bentuk bantuan nyata. Karena pesantren dan lembaga pendidikan Islam lainnya dengan segala potensinya akan menjadi problem besar jika new normal diterapkan tapi kondisinya kita tidak siapkan,” paparnya. Abu menjelaskan, ada beberapa hal yang sangat diperlukan jika kenormalan baru ini diterapkan diantaranya fasilitasi rapid test dan pemeriksaan swab massal untuk seluruh kyai dan santri sebagai penanda dimulainya kegiatan belajar di pesantren.“Selain itu juga pemenuhan kebutuhan ketahanan pangan dan ekonomi pesantren untuk santri yang kembali ke pesantren minimal selama 14 hari sesuai protokol isolasi mandiri,” ucapnya.

Berikut jumlah Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Islam yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota berdasarkan data Kementrian Agama Kalbar.

Kabupaten Mempawah : 70  

Kabupaten Kubu Raya : 63 

Kota Pontianak : 23 

Kabupaten Ketapang : 17 

Kota Singkawang : 9

Kabupaten Sanggau : 7

Kabupaten Sintang : 6

Kabupaten Sambas : 5

Kabupaten Bengkayang : 5

Kabupaten Landak : 5

Kabupaten Sekadau : 4

Kabupaten Kapuas Hulu : 4 

Kabupaten Kayong Utara : 4

Kabupaten Melawi : 3

(Rilis)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00