Kubu Raya Raih Penghargaan KLA Peringkat Pratama dari Kementerian PPPA

KBRN, Pontianak : Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat meraih penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sebagai Kabupaten Layak Anak peringkat Pratama, pada 12 Oktober 2021, di Jakarta.

Bupati Kubu Raya Muda Mahendarawan merasa bahagia dengan pernghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.  

Muda menyampaikan penghargaan yang diraih ini merupakan hasil kerja keras dan perjuangan dari dari stakeholder Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam mengawal upaya terhadap perlindungan terhadap anak dan Kabupaten Layak Anak (KLA).  

“Ini kita lakukan dengan konsisten dan betul-betul dengan upaya yang sistematis. Artinya, dengan regulasi-regulasi baik itu dengan Peraturan Bupati maupun dengan langkah-langkah secara ‘kepung bakol’ dengan semua stakeholder, forum anak maupun organiasi lainnya untuk sama memperkuat,” kata Bupati Muda Mahendrawan, di ruang kerjanya, Senin (18/10/2021).

Muda berharap melalui pernghargaan yang diraih ini menjadi dorongan untuk semakin mengoptimalkan upaya perlindungan anak dan Kabupaten Layak Anak, dengan cara kerja yang terukur dan mengukur dampak.

“Banyak yang sudah kita jalankan, mulai dari upaya penurunan angka stunting yang cukup tinggi kita capai, kemudian program-program perlindugan anak lainnya, untuk mengatisipasi kasus-kasus yang terjadi terhadap anak kita bekerja sama dengan Polres, KPAD, maupun OPD-OPD. Dan kita berkomitmen terkait alokasi untuk memperkuatnya, kita buat secara terukur,” terang Muda.

Muda Menambahkan Pemkab Kubu Raya terus berupaya memperkuat dari berbagai sektor termasuk dalam perlindungan anak, sehingga tidak ada lagi hal bersifat termarginalkan. Seperti adanya program Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk Musyarawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perempuan, Perlindungan Anak dan Disabilitas.

“Kita sudah mengarahkan, untuk di tahun 2022, Musrenbang Desa menuju 2023, pra Musrenbang Perempuan, Anak dan Disabilitas harus dilakukan. Supaya nanti lebih jelas lagi komitmen dari desa dan Pemkab Kabupaten akan mengawalnya,” katanya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00