Pemerintah Perlu Perhatikan Regulasi Penanganan Bencana

KBRN, Pontianak : Bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla adalah satu diantara persoalan pelik yang melanda Provinsi Kalbar setiap tahun. Dampak yang ditimbulkan kabut asap akibat karhutla sangat luas, mulai dari aspek kesehatan, ekonomi, bahkan kabut asap akibat karhutla kerap menjadi masalah yang disorot dunia internasional, karena sebaran asapnya juga tidak jarang sampai ke negara tetangga yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam.

Berbagai cara dilakukan pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah sehingga dampak kabut asap akibat karhutla khususnya di Provinsi Kalbar, dapat diminimalisir. Selain penindakan yang dilakukan aparat TNI-Polri dengan menangkap oknum pelaku pembakar lahan, baik dari perusahaan maupun perorangan,  pemerintah juga melalukan upaya perbaikan tata kelola sektor pertanian dan perkebunan, sehingga ke depan, kabut asap akibat karhutla yang sebagian besar disebabkan oleh pembukaan lahan dengan cara membakar tidak dilakukan lagi.

Kabupaten Kubu Raya adalah daerah rawan kabut asap akibat karhutla di Provinsi Kalbar. Lahan gambut di Kabupaten Kubu Raya mencapai 342.984 hektare, dengan keadalaman yang bervasiasi, mulai 3 sampai 8 meter. 

Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kubu Raya Mohtar menilai, selain luasan gambutnya, di daerah ini juga ada objek vital yaitu Bandara Internasional Supadio. Saat terjadi kabut asap akibat karhutla, khususnya di musim kemarau, semua unsur yang terlibat dalam Satgas Karhutla harus bekerja maksimal. Jangan sampai, asap akibat karhutla lantas berdampak pada kegiatan penerbangan dan mengganggu kesehatan masyarakat.

Sebagai pihak yang bertanggungjawab dengan kejadian bencana khususnya karhutla, BPBD mengapresiasi kerjasmaa semua pihak, termasuklah dengan TNI, Polri, Manggala Agni dan kelompok masyarakat dan pemadam kebakaran swasta.

“Khusus di Kecamatan Sungai Raya, berkenaan dengan penanganan karhutla, kami sangat berterimakasih sekali atas dukungan Danramil Sungai Raya. Bahwa bantuan dari TNI, untuk mengatasi karhutkla ini sangat besar manfaatnya bagi kami di BPBD,” kata kepala BPBD Kabupaten Kubu Raya Mohtar 

BPBD Kabupaten Kubu Raya mengakui, jika upaya pemadaman saat terjadi kabut asap akibat karhutla dilakukan melibatkan semua pihak. Dengan modal tanggungjawab, pihak terkait ini saling bahu membahu menuju lokasi titik api sampai berjibaku memadamkan api yang mayoritas terjadi dan membakar area gambut.

Empat tahun terakhir, aksi pemadaman karhutla di Kabupaten Kubu Raya juga tidak lepas dari peran dan kesigapan personil TNI Angkatan Darat khususnya. Adalah Koramil 1207-05 Sungai Raya. Dengan jumlah personil 18 orang, Koramil 1207-05 Sungai Raya selalu siap kapan saja untuk bertugas membantu pemadaman karhutla, apalagi wilayah tugasnya mencakup sejumlah desa yang rawan karhutla dan berkewajiban menjaga pengamanan di Bandara Internasional Supadio.

Danramil 1207-05 Kapten Kaveleri Edi Darmadi mengatakan, jika tugas dan tanggungjawab andil memadamkan api saat terjadi karhutla, dilakukannya karena tidak ingin aktifitas masyarakat terganggu. Dirinya juga sadar, jika dampak asap yang dihirup masyarakat sangat berbahaya bagi kesehatabn, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

“Masalah inikan tanggungjawab bersama. Asap ini sangat membahayakan sekali, untuk kesehatan masyarakat dan keluarga kita tentunya. Kita juga harus bertindak cepat saat memadamkan api, selain tentunya, TNI bekerja berdasarkan perintah komnado atas,” ungkap Edi.

“Dampak asap ini kalau saya nilai, berpotensi membawa penyakit yang luar biasa bahkan lebih bahaya dari narkoba. Kalau narkobakan orang yang punya uang saja yang mengkonsumsi, tapi kalau asap, orang yang tidak maupun, pasti akan menghisap. Kalau terjadi asap semuanya bisa terhenti, anak sekolah diliburkan, perekonomian bisa terganggu bahkan penerbangan di bandara bisa ditutup,” tambahnya.

Apa yang sudah dilakukan Kapten Kaveleri Edi Darmadi dan jajaran Koramil 1207-05 Sungai Raya memang sangat diakui oleh BPBD Kabupateh Kubu Raya. Bahkan, dari hasil kajiannya, BPBD Kabupaten Kubu Raya telah menyarankan agar upaya pemadaman karhutla kedepannya bisa lebih ditingkatkan dan diperbaiki.

Sebagai Mahasiswi Fisipol Untan Pontianak, Saya tentu berpendapat jika peran TNI dalam membantu pemadaman karhutla khususnya di Kabupaten Kubu Raya dan Provinsi Kalbar pada umumnya tidak diragukan lagi. Selain terikat dengan sumpah janji prajurit TNI, tentunya ada panggilan kemanusiaan yang akhirnya menjadi alasan kenapa personil TNI aktif terlibat dalam hal kebencanaan.

Namun tentu saja, ada sedikit rasa ingin memberikan kritik dan saran agar Pemerintah khususnya BNPB, bisa lebih meningkatkan peran TNI serta elemen lainnya dalam mengantisipasi karhutla yang bisa berdampak pada bencana kabut asap. Mengingat kejadian bencana ini tidak bisa diprediksi, maka tentunya, Pemerintah melalui BNBP bisa memberikan bantuan alat, misalnya saja mesin pemadam untuk pihak-pihak yang sudah secara aktif terlibat dalam menangani karhutla. Kemudian, karena dalam situasi yang serba cepat dan butuh kecepatan serta ketepatan saat memadamkan titik api, maka Pemerintah melalui instansi terakit, hendaknya juga memperhatikan biaya operasional yang bisa dibutuhkan mendesak dan mendadak, saat pihak terkait, seperti TNI, Polri Manggala Agni, pemadam swasta bahkan masyarakat umum, membantu prosres pemadaman karhutla.

Hal inilah yang terkadang bisa menjadi kendala saat ada penindakan terhadap kejadian bencana, biasanya, aturan atau regulasi yang dibuat Pemerintah justru menjadi penghambat, kerja cepat dan tepat yang dibutuhkan di lapangan. Jadi, harus ada upaya real, agar pada situasi tertentu, ada solusi terbaik yang bisa dilakukan dalam waktu singkat, khususnya di situasi yang genting.

Ditulis Oleh : Lifia Pani Simanjuntak

NIM : E1011181122

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Tanjungpura Pontianak.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00