Pemilu Serentak Harus Dievaluasi

KBRN, Pontianak : Pemilu serentak 2019 dikritik sejumlah pihak. Pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan dengan agenda memilih pasangan capres dan cawapres, anggota DPD, DPR dan DPRD itu, dinilai tidak mengantisipasi beban kerja khususnya mereka yang bertugas sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). 

Selain itu, Pemilu 2019 yang diklaim tersulit, terbesar dan terakbar karena menggabungkan lima pemilihan dalam satu waktu, juga dinilai telah menenggelamkan informasi tentang kandidat calon anggota legislatif, dan membuat hak memilih Warga Negara Indonesia di luar negeri banyak yang hilang. 

Pemilu 17 April lalu, begitu melelahkan bagi petugas garda terdepan khususnya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Para petugas di TPS itu dituntut bekerja ekstra, karena proses hitung suara harus dituntaskan dalam satu hari, disusul kemudian dengan proses administrasi seperti pengisian formulir C1. 

Secara teknis kerja-kerja yang dilakukan petugas pemilu di tingkat KPPS, memaksa mereka untuk lembur sampai dini hari. Hal itu terjadi di hampir semua TPS, tidak terkecuali di Kota Pontianak. Data KPU Kota Pontianak mencatat, ada 2001 jumlah TPS di 6 Kecamatan. 

Bahkan dari pengakuan petugas KPPS, pekerjaan menghitung, merekap sampai mengisi formulir berakhir sekitar pukul 07.00 WIB keesokan harinya. Seorang petugas KPPS di Kecamatan Pontianak Barat Dedi menceritakan,  untuk proses hitung Pilpres memang tidak menjadi persoalan. Namun saat menghitung Pileg, khususnya Anggota DPRD, barulah banyak hal yang terjadi dan diluar dugaan sebelumnya. Hitungan suara Pileg yang dilakukan per partai politik kemudian per calon anggota dewannya, dianggap rumit karena dilakukan bersamaan dan hasilnya ditunggu saat itu juga. 

Meski tidak kapok bertugas membantu penyelenggaraan pemilu, tapi Dedi, berharap ada evaluasi menyeluruh. Setidaknya dengan beban kerja yang begitu berat, honor untuk petugas KPPS ditambah dari yang saat ini Rp 500 ribu harus ditambah, begitu juga dengan honor lainnya. 

Pemilu 2019 di Kalbar Menelan Korban Jiwa. 

Setidaknya ada enam petugas pelaksanaan Pemilu 2019 di Kalbar meninggal dunia saat menjalankan tugasnya. Untuk di tingkat KPU, sudah terdata ada tiga petugas yang meninggal dunia. Satu diantaranya di Kabupaten Sekadau anggota KPPS di TPS 03 Desa Setawar Kecamatan Sekadau Hulu yang meninggal atas nama Safe’i.

Selain itu KPU Kalbar juga mendata, ada dua petugas di Kapuas Hulu yang meninggal dunia, satu orang anggota PPK Kecamatan Seberuang Kapuas Hulu atas nama Robertus Verdi Sonata serta satu lagi ketua PPS di Desa Lanjak Deras Kecamatan Batang Lupar atas nama Bonifasius Nyegang. Berdasarkan data dari KPU Kabupaten Kapuas Hulu, Robertus meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas pada tanggal 16 April lalu saat mengantar logistik Pemilu ke TPS. 

Sementara itu di tingkat pengawas Pemilu, sebanyak tiga orang staf Panwaslu dan Panwaslucam dari dua kabupaten dan satu kota meninggal dunia dalam pelaksanaan pesta demokrasi ini dikarenakan sakit. Selain tiga staf ini, sebanyak delapan petugas lainnya dari sembilan kabupaten/kota di Kalbar, juga mengalami musibah. Sebanyak enam petugas yang terdiri dari staf, PTPS, hingga ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu mengalami sakit karena kelelahan, sementara dua petugas Panwaslu dan Panwaslucam mengalami kecelakaan dalam pengawalan logistik.

Ketiga staf yang meninggal dunia yaitu, Nani Rosmaini, staf Panwaslu Desa Dedai Kanan, yang sedang hamil dan mengalami kejang sehingga harus di operai cesar dan meninggal dunia setelah operasi, sementara bayinya masih dalam kondisi kritis, selanjutnya Wulandari, staf Panwaslucam Pontianak Barat, dan Matnor, staf sekretariat Panwaslucam Jawai Selatan, Kabupaten Sambas.

Terkait santunan maupun perlindungan kesehatan kepada petugas, KPU Kalbar maupun Bawaslu Kalbar sama-sama menegaskan merupakan kebijakan di tingkat pusat berdasarkan data laporan yang disampaikan dari tingkat provinsi.

Evaluasi Pemilu Serentak. 

Sejumlah pihakmenyodorkan solusi agar memisahkan pemilu serentak di tingkat nasional dan tingkat daerah. Pemilu Serentak 2019 menghadirkan lima pemilihan sekaligus mulai dari Presiden-Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota, dan DPD RI. Tapi pelaksanannya diwarnai sejumlah persoalan. Banyak pemilh kebingungan ketika harus memilih calon anggota legislatif lantaran informasinya tenggelam oleh pemilihan capres dan cawapres. Di luar negeri, pemilih kehilangan haknya karena durasi pencoblosan yang terbatas.

Berbagai masalah tersebut diakui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo. Kelemahan-kelemahan itu sudah menjadi catatan pihknya, bahkan pemerintah akan bahas dan menggelar didiskusi untuk pelaksanaan Pemilu ke depan. Sedangkan terkait meninggalnya belasan anggota KPPS, Soedarmo menyebutkan, persoalan tersebut menjadi catatan penting pemerintah. Jika dalam pelaksanaan pemilu selanjutnya dinilai perlu untuk menambah anggota KPPS, maka hal itu bisa saja dilakukan dengan merevisi Undang-Undang Pemilu.

Hanya saja, jika merujuk pada Undang-Undang Pemilu saat ini, jumlah KPPS tak bisa diutak-atik lagi yang hanya berjumlah tujuh orang.

Sebagai Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, saya memiliki catatan khusus untuk evaluasi Pemilu di Indonesia. Menurut saya, pemerintah harus menimbang ulang pelaksanaan pemilu serentak, apalagi jika akan dilakukan kembali pada lima tahun mendatang yakni 2024.  Pelaksanaan pemilihan tingkat nasional dan daerah sekaligus menimbulkan banyak masalah bagi petugas penyelenggara, peserta pemilu, dan pemilih.

Karena itu, saya mengusulkan pemisahan antara pemilu serentak di tingkat nasional dan daerah. Misalnya pemilu serentak tingkat nasional diikuti oleh Presiden-Wakil Presiden, DPR RI, dan DPD RI. Sementara pemilu serentak daerah diikuti kepala daerah, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Kendati begitu, pemisahan pemilu serentak nasional dan daerah ini disarankan berjarak 30 bulan atau 2,5 tahun. Tujuannya untuk merapikan jadwal pemilu dan menghindari kejenuhan di masyarakat.

Sedangkan untuk mengurangi beban kerja petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), KPU sudah harus mengembangkan rekapitulasi secara elektronik. Karena, proses administrasi rekapitulasi dengan pengisian begitu banyak kertas, memakan waktu dan tenaga. Sejumlah masalah yang saya bahas di atas, adalah bagian kecil dari banyaknya persoalan pemilu di Indonesia. Misalnya saja di sisi data pemilih, ini tentunya harus menjadi perhatian serius pemerintah, penyelenggara dan pengawas pemilu. Karena data pemikih, juga menjadi hal krusial yang bisa menjadi pintu masuk kisruh pemilu dan berbuntut pada konflik antar pendukung. 

Ditulis Oleh : Raden Indra Suharya 

NIM : E1012191060

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Universitas Tanjungpura.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00