2020 Menikah Wajib Sertifikasi, Solusi atau Polemik Baru?

KBRN, Pontianak : Akhir-akhir ini masyarakat di hebohkan karena pada tahun 2020 mendatang, perizinan menikah tidak mudah seperti saat ini. Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) berencana akan memberlakukan sertifikasi menikah mulai 2020 mendatang.

Program ini di adakan untuk pasangan yang akan menikah, nantinya akan mendapatkan pembekalan melalui kelas dan bimbingan Pra Nikah. Melalui pembekalan tersebut, pasangan akan di bekali pengetahuan seputar kesehatan alat reproduksi, penyakit berbahaya yang mungkin terjadi pada suami istri dan anak, hingga masalah stunting.

Wacana pasangan tidak mendapat izin menikah jika belum mengikuti pembekalan Pra Nikah Masih di persiapkan oleh Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Pembekalan Pra Nikah dilakukan untuk mempersiapkan warga Indonesia menjadi sumber daya manusia (SDM) unggul kedepannya.

Namun, apakah wacana tersebut bermanfaat bagi masyarakat atau malah mempersulit masyarakat yang akan menikah dan bisa saja berpengaruh terhadap ke langgengan pasangan calon itu sendiri, jika tidak lulus sertifikasi yang membuat hubungan pasangan tersebut tidak baik (retak).

Pemerintah, dalam hal ini Kemenko PMK sebaiknya mengkaji terlebih dahulu wacana tersebut, agar tidak salah dalam membuat peraturan atau program yang menyebabkan timbulnya polemik dan permasalahan baru yang muncul. Pemerintah dapat melibatkan pihak terkait untuk membahas secara matang sebelum di jadikan sebuah kebijakan.

Sosialisasi ke masyarakat juga sangat penting dan seharusnya dilakukan pemerintah sebelum membuat kebijakan, supaya pemerintah mengetahui kebijakan tersebut bermanfaat dan sesuai keinginan masyarakat atau tidak. Sosialisasi itu penting agar masyarakat mengetahui dan memahami tujuan dari program tersebut. Program ini juga jangan sampai malah memberatkan masyarakat terutama dari segi biaya. Serta jangan sampai membuat prosedur pernikahan menjadi berbelit belit.

Program sertifikasi Pra Nikah yang rencananya di terapkan pemerintah mulai 2020, salah satunya, di susun untuk menekan angka perceraian di Indonesia. Tetapi efektifkah sesi konseling pra nikah mencegah  pasangan berpisah?

Menurut Psikolog Keluarga, Monica Sulistyawati, tidak ada jaminan bahwa sesi konseling pra nikah dapat mengurangi potensi perceraian. " Jaminan sebenarnya tidak, karena kembali lagi ke individu masing masing" ungkapnya kepada BBC News Indonesia, Selasa (19/11).

Meski demikian, Monica mengapresiasi langkah pemerintah untuk menerapkan program sertifikasi Pra Nikah. Ia menilai penting bagi pasangan yang akan berumah tangga untuk mengenal satu sama lain dengan baik, agar terhindar dari 'kejutan-kejutan' saat membina rumah tangga ( Menikah).

Menurut Anggota Tim Pakar Bina Keluarga Sakinah Kementrian Agama, Alissa Wahid, salah satu faktor penyebab utama perceraian adalah terjadinya konflik yang berkepanjangan. "Karena itu, ini yang harus di bereskan. Dalam pembekalan ( di ajarkan) bagaimana supaya bisa berkonflik dengan baik dan benar, gampangnya begitu", Kata Alissa usai menghadiri audiensi soal sertifikasi Pra Nikah di Kantor Kemenko PMK Selasa, (19/11).

Hingga kini, Kemenko PMK - Selaku penggagas program - Bersama sejumlah pihak terkait, termasuk Alissa yang mewakili Kemenag, masih meramu modul dan formula yang tepat untuk menerapkan program konseling pra nikah tersebut.

Sebelumnya, rencana penerapan program sertifikasi Pra Nikah yang di kemukakan Menko PMK, Muhadjir Effendy, dengan mengatakan bahwa itu bersifat wajib dan menjadi syarat menikah. Gagasan tersebut mengesankan bahwa apabila calon mempelai gagal memenuhi prasyarat itu, maka yang bersangkutan tidak di perbolehkan melangsungkan pernikahan.

Namun belakangan, gagasan itu di bantah sejumlah pihak, termasuk wakil presiden Ma'ruf Amin. Sementara Alissa Wahid, yang saat di wawancara juga di dampingi pejabat Kemenko PMK, memastikan bahwa sertifikasi Pra Nikah tidak bersifat wajib, meski di dorong agar di ikuti oleh semua calon pengantin.

Ditulis Oleh : Yusri Marcelinus Uti

NIM : E 1012191080

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Universitas Tanjungpura

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00