WUJUDKAN APRESIASI PELAPORAN INOVASI DAERAH

Dr. Erdi, M.Si. (Akademisi Universitas Tanjungpura)

Esensi dari inovasi daerah adalah adanya penemuan baru (kebijakan, implementasi, pengetahuan, cara, objek, teknologi dan lainnya) dalam segala keterbatasan yang dimiliki daerah untuk menghasilkan benda atau produk atau sumber daya agar memiliki nilai dan manfaat yang lebih besar. Inovasi ibarat sebuah disertasi dalam program pendidikan doctor. Esensi inovasi adalah kemanfaatannya bagi rakyat dan daerah; bukanlah pelaporannya. 

Ketika pelaporan inovasi diberikan apresiasi yang cukup; saya yakin pemda akan bersemangat dalam memberikan laporan ke pusat. Inovasi Kalbar yang dinilai rendah sebagaimana telah diumumkan oleh Litbang Kemendagri merupakan pil pahit (panacea) yang harus diakui oleh Pemerintah Provinsi Kalbar. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa pelaporan atas tindakan pemerintah menjadi penting agar terdapat catatan sukses (success record) dan pencapaian hasil atas program unggulan daerah. 

Dengan hasik penilaian ini, sebenarnya tidak hanya Litbangda Kalbar yang terpukul; tetapi juga bagian humas dan protokol pun terkena tamparan. Publik di Kalbar selama ini menilai bahwa bagian humas dan protokol yang melekat pada Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalbar sudah sangat aktif dalam pemberitaan kegiatan Pemda. Hampir semua media sosial telah digunakan oleh humas dan protocol untuk memberitakan kegiatan pejabat daerah. Bahkan Gubernur Midji pun telah memanfaatkan media social sebagai upaya memberikan informasi kepada public secara akurat, tepat, terpadu dan berkelanjutan. Namun, ternyata semua ini masih belom dianggap cukup untuk memenuhi kreteria inovasi daerah. 

Sebagian public melihat pemberitaan yang dilakukan oleh Bagian Humas dan Protokol masih lebih bersifat informasi searah; berisi agenda yang telah dilakukan oleh Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah serta pejabat lainnnya; yang oleh Litbang Kemendagri belom dianggap sebagai "berita inovasi". Namun, apa yang diberitakan oleh humas dan protocol sebagaimana dimaksud telah menunjukkan upaya Pemda Kalbar berupaya mewujudkan open government. Good habits seperti ini, saya rasa perlu dipertahankan.

Rasanya, inovasi yang telah dilakukan oleh Pemda Kalbar tidaklah kurang, baik dalam jumlah maupun kualitas. Sebagian inovasi telah dilakukan secara berkelanjutan. Hampir setiap tahun, Pemda Kalbar selalu menerima anugrah sebagai Top Pembina dalam tata kelola bank daerah. Jugapernah menerima penghargaan terbaik sebagai pemerintah yang responsive atas keluhan publik dalam perbaikan layanan publik. Selanjutnya, Pemda Kalbar juga menjadi Provinsi Percontohan Nasional dalam sinergi mewujudkan implementasi indek membangun desa (IDM). Pemda Kalbar juga menjadi contoh dalam sinergi pelaksanaan corporate social responsibility (CSR); yang tidak saja melaksanakan berbagai ketentuan pusat (UU No. 26 tahun 2007 ttg Penanaman Modal, UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), tetapi juga melaksanakan Perda terkait CSR; yakni Perda No. 4 tahun 2016. 

Ketika berbagai predikat terbaik di atas telah sukses diraih oleh Pemda Kalbar, namun masih menjadi Pemda dengan inovasi yang rendah; tentu ada yang salah. Dan, berdasarkan pengumuman Litbang Kemendagri, letaknya di pelaporan sehingga berbagai inovasi yang telah menghasilkan banyak penghargaan di atas tidak terekam sebagai inovasi daerah di mata Kemendagri.

Berkaca dari pengalaman ini dan apa yang semestinya dilakukan, maka saya menawarkan tiga hal. Pertama, Pemda Kalbar tampaknya perlu membuat slot baru berupa pelaporan kegiatan inovasi yang telah dilakukan oleh seluruh perangkat daerah dan mengungah berita itu secara berkala sebagai berita daerah yang terkoneksi dengan Litbang Kemendagri dan Analytic Room Center Kalbar. Kedua, tugas pelaporan inovasi ini tidak harus dilakukan oleh Gubernur, tetapi cukup dilakukan oleh Litbangda dengan selalu up-date form pelaporan inovasi. Informasi dari pembacaan form inovasi daerah tersebut dapat dikabarkan ke publik secara berkala melalui bagian Humas dan Protokol; sehingga secara berkelanjutan, Litbang Kemendagri mencatatkan inovasi tersebut secara berkala; sementara bagian Humas dan Protokol mengabarkannya kepada public. Ketiga, dampak pelaporan rutin atas inovasi pada pembangunan daerah juga tidak signifikan dengan kebutuhan daerah. Ketika pelaporan dimaksud hanya mencatatkan peringkat inovasi; maka wajar saja bila sebagian Gubernur di Indonesia, termasuk Gubernur Kalbar merasa “malas” dalam pelaporan inovasi. Namun, ketika Kemendagri meluncurkan paket kebijakan pelaporan inovasi dengan pemberian incentive untuk penguatan inovasi daerah; saya yakin para Gubernur akan bersemangat, tidak saja menciptakan inovasi tetapi juga memberikan laporan atas inovasi yang telah dilakukan daerah.

Semoga ke depan; pelaporan atas inovasi daerah terkoreksi dengan baik seiring adanya komitmen Litbangda Kabar dalam up-date form pelaporan; sementara Kemendagri juga memberikan apresiasi inovasi dengan mengucurkan incentive kepada daerah guna memacu dan memperkuat implementasi inovasi oleh kepala daerah dan perangkat daerah; khususnya dalam pelayanan public. Saya berpendapat bahwa perapapun peringkat status inovasi daerah, pemerintah Kalbar telah banyak melakukan inovasi dan sedang berupaya mewujudkan open government.

Batu Ampar, 19.06.2021

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00