Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

KBRN, Kubu Raya : Penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja sangan diperlukan demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan kondusif antara kedua belah pihak. 

Ada beberapa prosedur yang dapat dilakukan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial diantaranya dengan penyelesaian di luar pengadilan. 

Adapun penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilakukan diluar pengadilan meliputi beberapa tahap yaitu: Penyelesaian perselisihan melalui mekanisme bipartit wajib diupayakan oleh pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha guna menyelesaikan permasalahan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal penyelesaian perselisihan secara bipartite tidak mencapai kesepakatan penyelesaian maka pihak dapat memilih alternative penyelesaian oleh konsiliator, arbiter dan mediator yang terdaftar pada instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan. 

Tugas konsiliator dalam hal ini menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator netral.

Arbitrase merupakan penyelesaian suatu perselisihan pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, diluar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.

Mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seoarang atau lebih mediator yang netral. 

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial setelah melalui tahap penyelesaian bukan pengadilan jika tidak menemukan kata mufakat maka dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya melalui pengadilan hubungan industrial. 

Pengadilan hubungan industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dengan memberi putusan terhadap perselisihan hubunagn industrial.

Tugas dan wewenang pengadilan hubungan industrial adalah memeriksa dan memutuskan :

Tingkat pertama mengenai perselisihan hak

Tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan

Tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja. 

Dirinya menuturkan, tingkat pertama dan akhir mengenai perselisihan antara serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Yang mana penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Agung harus sesuai dengan putusan pengadilan hubungan industrial mengenai perselisihan hak/perselisihan pemutusan hubungan kerjamempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Permohonan kasasi harus disampaikan secara tertulis melalui Sub Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat, dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja. 

Hubungan industrial menganut prinsip cepat, tepat, adil dan murah. Yang mana penyelesaian masalah secara bipartite dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja

Penyelesaian oleh mediator dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima perlimpahan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Penyelesaian oleh Konsiliator dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima permintaan para pihak yang berselisih. Penyelesaian oleh arbiter dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak penandatanganan surat perjanjian menunjukan arbiter dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja atas kesepakatan para pihak

Penyelesaian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak siding pertama. 

Selain itu penyelesaian pada Mahkamah Agung selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi.

Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, para pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilainya gugatannya di bawah Rp. 150. 000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah). 

Seperti yang terjadi pada kasus PT. Sumber Cipta Multiniaga yang merupakan satu group dari PT DJARUM yang bergerak di bidang retail dan industri tembakau yang dalam hal ini menangani masalah distribusinya di wilayah Indonesia. Dalam kasus yang akan kita bahas adalah yang berdomisili di Jl. Arteri Supadio Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Kasus terjadi pada tahun 2020 tentang PHK seorang karyawan yang memohon ke perusahaan untuk diberikan hak pekerja sesuai ketentuan pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kasus bermula dari perselisihan Pekerja yang disuruh membuat surat bersalah dan surat pengunduran diri dari perusahaan gara-gara tidak masuk kerja. 

Yanuar menyampaikan, adapun risalah perundingan bipartite perselisihan yang telah dilakukan pihak pekerja dan perusahaan. Yang mana pekerja tidak dapat menerima tindakan perusahaan yang menyuruh pekerja membuat surat pernyataan bersalah dan surat pengunduran diri dari perusahaan gara-gara tidak masuk kerja. Pekerja tidak mau membuat surat pernyataan bersalah dan surat pengunduran diri dari perusahaan.

"Pekerja memohon kepada perusahaan untuk di PHK pekerja dan hak pekerja di bayar sesuai ketentuan pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Pekerja menolak penawaran pembayaran hak pekerja 2,5 bulan upah/gaji dan terakhir sebesar Rp 26.000.000 karena tidak sesuai ketentuan pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Pekerja menolak surat panggilan masuk kerja ke-1 (pertama) dari perusahaan", paparnya. 

Labih lanjut Yanuar menjelaskan, dalam hal ini perusahaan meminta pekerja untuk membuat surat pernyataan bersalah dari surat pengunduran diri dari perusahaan karena sering tidak masuk kerja dan tidak memberi dispensasi.

Perusahaan bersedia membayar hak pekerja 2,5 bulan upah/gaji s/d Rp 26.000.000 

Karena gagal dalam perundingan para pihak. Perusahaan dengan sepihak membuat surat panggilan masuk kerja ke-1 (pertama) kepada pekerja pada tanggal 12 Juni 2020.

"Penyelesaian masalah secara Bipartit antara pekerja dan perusahaan telah dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 5, 8, dan 10 Juni 2020 namun tidak menemukan kesepakatan.

Kemudian pihak perusahaan dan pekerja masih mencoba menyelesaikan permasalahan secara bipartite dengan mengadakan pertemuan/perundingan kembali pada tanggal 14 Juli 2020 dengan hasil risalah pertemuan sebagai berikut:

Alasan perselisihan: pekerja mangkir kerja selama 5 hari berturut-turut atau lebih tanpa pemberitahuan yang sah dan telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 kali sehingga dikualifikasikan mengundurkan diri karena mangkir kerja.

Pendapat pekerja:

Pekerja tidak dapat menerima tindakan perusahaan yang menyuruh pekerja membuat surat pernyataan bersalah dan surat pengunduran diri dari perusahaan gara-gara tidak masuk kerja.

Pekerja tidak mau membuat surat pernyataan bersalah dan surat pengunduran diri dari perusahaan.

Pekerja memohon kepada perusahaan untuk di PHK pekerja dan hak pekerja di bayar sesuai ketentuan pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Pekerja menolak penawaran pembayaran hak pekerja 2,5 bulan upah/gaji dan terakhir sebesar Rp 26.000.000 karena tidak sesuai ketentuan pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Pekerja menolak surat panggilan masuk kerja ke-1 (pertama) dari perusahaan

Pekerja menolak penawaran angka Rp 39.000.000 yang ditawarkan dari perusahaan kepada pekerja, dan pekerja memohon agar pihak perusahaan membayar hak pekerja sebesar Rp 65.000.000", pungkasnya. 

Penulis : Yanuar Catur Pamungkas (Mahasiswa Magister Manajemen Untan Pontianak).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00