Ketiga Kalinya, Laporan Keuangan Pemkab Melawi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

KBRN, Pontianak : Bupati Melawi, Dadi Sunarya menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Melawi Tahun Anggaran 2021, Selasa (28/6/2022) dalam Rapat Paripurna DPRD Melawi. Raperda ini menyajikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK RI.

Dalam paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Melawi, Widya Hastuti, Bupati Dadi menyampaikan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 ini merupakan laporan keuangan yang telah dilakukan audit atau diperiksa oleh BPK RI.

 

“ Alhamdulillah, Pada Laporan Keuangan ini Pemerintah Kabupaten Melawi mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ketiga kalinya,” katanya.

Dari sisi pendapatan, Dadi mengungkapkan realisasi pendapatan daerah kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2021 mencapai sebesar Rp1,121 triliun atau terealisasi sebesar 99,85 persen dari anggaran pendapatan sebesar Rp1,122 triliun Dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp56,17 miliar atau 79,77 persen dari yang direncanakan sebesar Rp70,4 miliar.

“Realisasi Penerimaan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi sebesar Rp 1,016 triliun. Untuk realisasi penerimaan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 48,5 miliar,” paparnya.

Sedangkan untuk Belanja Daerah, Dadi menyampaikan, realisasi Belanja tahun anggaran 2021 mencapai 97,26 persen dengan total Rp1,103 triliun. Rinciannya, untuk belanja operasi sebesar Rp 702,1 miliar, kemudian belanja modal mencapai Rp 180,89 miliar dan belanja tak terduga sebesar Rp 2,12 miliar.

“Belanja transfer yakni belanja bagi hasil atas pajak dan retribusi daerah serta belanja bantuan keuangan kepada desa dan bantuan kepada partai politik terealisasi sebesar Rp218,72 miliar,” paparnya.

Dadi juga mengungkapkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp29,43 miliar. Sedangkan posisi aset Pemerintah Kabupaten Melawi Per 31 Desember 2021 sebesar Rp2,445 triliun.

“Untuk posisi ekuitas Pemerintah Kabupaten Melawi Per 31 Desember 2021 sebesar Rp 2,433 triliun,” jelasnya.

Ketua DPRD Melawi, Widya Hastuti menyampaikan Raperda yang masuk akan dibahas oleh Badan Anggaran DPRD serta Tim penyusunan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Pada Selasa (28/6/2022), juga telah disampaikan Pandangan Umum Fraksi terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Melawi 2021. Diantaranya dari Fraksi Persatuan Bangsa melalui juru bicaranya, Heri Iskandar yang menyampaikan fraksinya memberikan apresiasi pada Pemkab yang telah meraih opini WTP atas laporan keuangan tahun 2021.

“Fraksi persatuan bangsa tetap memberikan masukan dan saran kepada Pemkab Melawi terkait dengan pembangunan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Sesuai tugas dan fungsi DPRD sebagai mitra pemerintah untuk mengawasi setiap jalannya pelaksanaan APBD Melawi,” ujarnya.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Golkar, Taufik menyampaikan dalam pandangan umumnya Raperda Pertanggungjawaban APBD Melawi ini, bukan hanya sekedar melaporkan realisasi pendapatan, belanja dan defisit dengan menampilkan kumulasi angka-angka secara  normatif dan melaporan hasil audit BPK telah dicapai dengan status WTP.

“Tetapi juga harus mampu memastikan bahwa program dan kebijakan yang telah dilaksanakan pemerintah dengan uang rakyat benar-benar berguna dan bermanfaat bagi masyarakat,” ucapnya.

Golkar lanjut Taufik berharap pemerintah daerah dapat merencanakan program dan belanja yang lebih terencana dan terarah dengan memperhatikan pilihan pembangunan berdasarkan sekala prioritas, guna menghindari ekses negatif defisit anggaran.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar