Kalbar Termasuk 8 Dari 10 Provinsi Terbesar Terpapar Stunting

KBRN, Pontianak : Provinsi Kalimantan Barat termasuk urutan ke-8 dari 10 Provinsi terbesar terpapar Stunting di Indonesia. Sudah semestinya stunting akan menjadi permasalahan jika tidak ditangani dengan baik, karena anak-anak yang dilahirkan menjadi aset untuk mewujudkan Kalbar yang sehat, maju dan mandiri.

 Hal itu diungkapkan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Barat Tenny Calveny Soriton saat Rapat Koordinasi  Daerah (Rakorda)  Program bangga Kencana di Ruang DAR Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (23/2/2021).

Tenny menuturkan untuk menangani permasalahan tersebut BKKBN harus melibatkan mitra-mitra baik pemerintah maupun swasta dalam upaya penanganan stunting. Karena stunting adalah permasalahan bersama yang tentu memerlukan komitmen dari stakeholder dan swasta dalam upaya menurunkan angka stunting.

“Kalau kita lihat data banyak penyebab terjadinya kasus stunting yakni usia jarak anak terlalu dekat, terlalu muda, terlalu rapat dan terlalu banyak. Karena pola asuh yang baik tidak bisa diterapkan jika hal dipenuhi”, jelasnya.

Tenny menekankan, perlunya menerapkan pola asah, asih, asuh untuk bisa menunjang agar ibu-ibu tidak melahirkan stunting.

Pada Kesempatan yang sama Asisten 1 Setda Provinsi Kalbar, Sri Jumiadatin mencatat ada beberapa poin khusus yang disampaikan Gubernur Kalbar diantaranya BKKBN tidak dapat bekerja sendiri untuk menangani semua permasalahan dalam rangka mencapai keluarga sehat dan sejahtera. Termasuk dalam penanganan stunting di Provinsi Kalimantan Barat.

Apalagi saat ini Provinsi Kalbar peringkat 8 dari 10 tertinggi stunting di Indonesia, sehingga arahan yang di sampaikan kepala BKKBN kepada Gubernur Kalbar bahwa laju pertumbuhan penduduk Kalbar peningkatannya terlalu kecil sehingga tidak signifikan. Selain itu juga diperlukan penambahan bidan desa dalam upaya mencapai kualitas penduduk. Upaya antisipasi agar tidak ada yang menikah terlalu dini dan sering melahirkan. Sehingga bisa menjadi penyebab terjadinya kasus stunting.

“Di OPD Kabupaten Kota yang menangani Keluarga Berencana ada dana dari pemerintah pusat. Hal itu yang diminta untuk di monitor dari pemerintah provinsi. Upaya untuk mengurangi masyarakat yang memanfaatkan jamban di sungai. Permasalah bersama yang dipikirkan pemerintah pusat juga akan mendapatkan perhatian Gubernur Kalbar”, jelas Sri Jumidatin.

Menurutnya kemitraan itu perlu dibangun, disamping perlunya melihatkan  pihak swasta sehingga pemerintah dapat bermitra dengan pihak swasta. Selain itu program pendataan keluarga yang akan dilakukan mulai April mendatang juga diharapkan dapat berjalan sukses. Dengan target pencapaian 1 juta keluarga dapat tercapa.  P

“Pemprop Kalbar menginginkan seluruh pihak dapat bermitra,  karena BKKBN tidak dapat di biarkan sendiri berjalan mencapai tujuannya dari misi yang diemban, karena tujuan sama-sama untuk Kalbar maju dan sejahtera”, pungkas Sri Jumidatin. (Hermanta).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00