New Normal, Jangan Menjadi Gelombang Dua Penularan Lebih Besar

KBRN, Pontianak : Rencana Pengambilan keputusan New Normal atau tidak di beberapa daerah, termasuk di Kota Pontianak  harus melihat data perkembangan epidemiologi terlebih dahulu. Faktanya di Pontianak sendiri reproduksi numbernya masih antara 1,2-1,3   sehingga harus hati-hati, karena beberapa hasil uji laboratorium juga belum keluar.

“New Normal dapat dilakukan apabila angka penularan kasus atau angka reproduksi numbernya sudah di bawah satu”, jelas Ketua Ikatan Ahli  Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Kalbar Rizky Yanmed kepada RRI di Pontianak, Jumat (29/5/2020).

 Selain itu penerapan New Normal harus mempersiapkan aspek hukum, pedoman, sarana prasarana ujicoba karena harus membiasakan sesuatu yang baru menjadi kehidupan normal.

“Kita harus sudah membiasakan sesuatu yang baru menjadi kehidupan normal seperti  ada pembatasan pergerakan, melarang kerumunan, himbauan di rumah saja, kemudian kepatuhan pemakaian masker harus menjadi budaya dulu dan tentunya tidaklah mudah, artinya harus ada tahapan-tahapan susana new normal ini agar tidak terjadi gelombang penularan kedua yang lebih besar”, jelas Rizky Yanmed.

Rizky Yanmed menekankan pemerintah harus melakukan evaluasi bagaimana perkembangan kasus, kesiapan masyarakat, infrastruktur dan sarana prasarana harus diciptakan agar kehidupan New Normal dapat berjalan. Yang tidak kalah pentingnya untuk dipersiapankan adalah aspek-aspek pelayanan kesehatan, khususnya pelacakan epedimiolog suvailen terus harus dilakukan sampai nanti ditemukannya vaksin.

Rizky menyatakan untuk kesiapan New Normal sendiri, harus kembali pada data, yaitu jika memang benar angka penularan sudah di bawah satu dan didukung kemampuan pemerintah dengan laboratorium yang cukup baik, termasuk factor pendukung lainnya baru dapat diterapkan. Tidak seperti sekarang pemeriksaan Swab saja masih cukup lama menunggu waktunya yang harus dikirim ke Jakarta walaupun di Untan sudah ada.

“Jika kita bicara sarana prasarana untuk New Normal misalkan apakah  di semua fasilitas pelayanan public  atau di tempat-tempat umum sudah tersedia sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), kewajiban pakai dan ketersediaan  masker, kemudian mengatur tempat duduk atara satu pegawai dengan yang lain, atau satu pedagang dengan pedagang yang lain ada jaraknya pembatasnya serta bagaiman model transaksi dilakukan yang tentu menjadi sebuah pemikiran yang harus kita disusun segera protocol-protokol, dimana protocol New Normal di kantor, di rumah sakit, di pasar, di sekolah dan semua tempat umum harus sudah dipersiapkan”, tambahnya. (Hermanta).

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00