Kemenko Polhukam Gelar FGD Konsultasi Publik, Kalbar Masuk 10 Propinsi Sasaran Penyelenggaraan

KBRN, Pontianak: Kementrian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polhukam) bekerjasama dengan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Kalimantan Barat menggelar Diskusi Kelompok Terarah (FGD) dalam rangka Konsultasi Publik Kesatuan Bangsa Kategori Perwakilan Masyarakat Kamis (24/9) di Hotel Mercure Pontianak.

Dalam kegiatan tersebut, Kalbar termasuk dari 10 Propinsi penyelenggara, setelah sebelumya Propinsi Sumatera Barat terlebih dahulu melaksanakan Konsultasi Publik pada 16 September 2020 oleh Menkopolhukam RI Mahfud MD. Dimana bertujuan, untuk menggali informasi dari perwakilan instansi pusat di daerah, instansi dan masyarakat di daerah, mengenai pelaksanaan kebijakan atau program kementrian dan lembaga terkait isu strategis kesatuan bangsa.

Deputi Bidang Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Janedjri M. Gaffar yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Wawasan Kebangsaan Kedeputian VI Kemenko polhukam Cecep Agus Supriyanta.

“Ada 12 isu strategis yang menjadi substansi konsultasi publik meliputi, Internalisasi Nilai-nilai Pancasila dan Hak Konstitusi Warga Negara, Etika Kehidupan Berbangsa, Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan dan Moderasi Beragama,”ujarnya.

Cecep berharap rekomendasi yang disampaikan kepada kementrian atau lembaga benar-benar merupakan data dan informasi mengenai kondisi faktual yang dialami dan dirasakan masyarakat.

“Rekomendasi yang disampaikan kepada kementrian dan lembaga nantinya benar-benar data dan informasi serta kondisi faktual yang dirasakan masyarakat,” harapnya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat diwakili Staf Ahli Bidang Hukum Pemerintahan dan Politik Setda Propinsi Kalbar Moses Tabah mengungapkan, pihaknya mengapresiasi Kemenkopolhukam yang mempercayakan Kalbar satu dari 10 Propinsi untuk memberikan gambaran isu penting mengenai kesatuan bangsa yang juga merupakan bagian penting untuk pengembangan dan pembangunan Kalbar.

“Diharapkan dapat menggali Isu-isu strategis atau persoalan penting terkait kesatuan bangsa, pelaksanaan program yang nantinya akan  memuat rekomendasi arah kebijakan strategi isu kesatuan bangsa,” jelasnya.

Konsultasi Publik melibatkan para akademisi, mahasiswa, ormas, tokoh masyarakat dan instansi pemerintah daerah dan perwakilan pusat di daerah. Kegiatan diawali dengan pelaksanaan Rapid Test oleh tenaga kesehatan bagi setiap peserta sesuai protokol kesehatan. (SS)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00