Macet Bayar Pajak, Pemerintah Kota Pontianak Razia Dua Rumah Makan

KBRN, Pontianak : Pemerintah Kota Pontianak melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) merazia Rumah Makan Ayam Kremes Solo dan Ayam Ulakan di Jalan Uray Bawadi, Pontianak yang tercatat menunggak biaya pajak sebesar 300 juta rupiah dari tahun 2017 lalu, Rabu (11/3).

Padahal sesuai aturan Pemerintah Daerah tarif pajak restoran sudah ditetapkan sebesar 10% dan setiap satu bulan sekali pelaku usaha restoran wajib membayar pajak kepada Pemerintah Daerah.

“Razia rumah makan yang kami lakukan hari ini sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, pasalnya sebelum dilakukan penutupan sementara, kami sudah mengeluarkan surat teguran sebanyak tiga kali dan surat paksaan untuk melunasi pajak. Namun, pemilik restoran tidak juga menggubris peringatan tersebut”, jelas Mahardika Sari, SE, MM Sekretaris Badan Keuangan (BKD) Kota Pontianak.

Oleh karena itu, BKD dan Satpol-PP Kota Pontianak melakukan penutupan sementara dengan menempel stiker di depan kedua restoran tersebut. Meskipun saat ini hanya dilakukan penutupan sementara, tidak menutup kemungkinan penutupan secara permanen juga dilakukan, bila pemilik restoran tidak juga melunasi setoran pajak.

“Hasil pemeriksaan terakhir kami menyatakan bahwa ada piutang sebesar 270 juta rupiah. Jadi sesuai SK yang dikeluarkan Walikota Pontianak tahun 2019 lalu kedua rumah makan ini akan ditutup sementara. Dan secara kooperatif mereka sudah menerima bahkan sepakat melakukan operasional untuk hari ini saja, sehingga mulai besok restoran resmi ditutup sampai mereka menyelesaikan tunggakan pajak”, ujarnya.

Kendati demikian, Kasatpol-PP Kota Pontianak, Syarifah Adriana menegaskan pihaknya siap mengawal pemantauan kasus ini hingga tuntas dan menindaktegas apabila ditemukan pelanggaran yang mungkin dilakukan pihak restoran.

“Hari ini kami masih memberikan kebijakan untuk mereka membuka usaha, karena mungkin makanannya sudah tersedia. Tapi, mulai besok mereka sudah harus tutup dan restoran akan dibuka kembali hingga mereka selesai melunasi pajak. Namun, kalau sampai ditemukan bukti mereka membuka toko sebelum menyelesaikan kewajibannya, kami akan memberikan sanksi yang lebih berat lagi”, tegasnya.

Sementara itu, menanggapi kasus ini Walikota Pontianak Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, MM, MT mengimbau masyarakat khususnya yang memiliki usaha restoran untuk mentaati aturan yang berlaku bagi wajib pajak.

“Taatilah aturan-aturan yang berlaku karena kita sudah memberi toleransi dengan peringatan serta pembinaan sehingga jika ini dijalankan dengan baik tentu tidak perlu ada penutupan”,tuturnya.

Hingga saat ini Pemerintah Kota Pontianak terus melakukan pemantauan dan pengawasan secara berkala terhadap seluruh restoran yang beroperasi dalam lingkup Kota Pontianak guna meminimalisir kasus mangkir pajak terus terjadi. (Hermanta/Kiki)

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00