Pemprop Kalbar Nyatakan Dukungannya Pada Program Pengurangan Emisi dan Dekomposisi Gambut

KBRN, Pontianak: Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat menyatakan telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai target penurunan emisi serta telah memperoleh capaian-capaian penting selama proses pelaksanaannya.

Capaian itu, meliputi penguatan kelembagaan Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) melalui pembentukan dan beroperasinya Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Kalbar, penguatan kebijakan serta pengembangan instrumen pendanaan.

Demikian diungkapkan, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji pada Kick Off Program Governors Climate and Forest (GCF) atau Gugus Tugas Iklim dan Hutan Window B dengan mengusung Tema “Implementasi Model Yurisdiksi di Kabupaten Kuburaya Menuju Kontribusi Daerah untuk REDD+ dan NDC Nasional” Kamis (30/09/2021) di Kuburaya.

“Pengurangan emisi dari deforestrasi dan degradasi hutan serta dekomposisi gambut itu penting. Khusus Kuburaya, dalam merencanakan suatu kegiatan pembangunan, saya selalu bicara masalah lingkungan. Kenapa, rencana pembangunan JK 3 itu di Kakap Pal 9, karena disana hampir tidak ada kawasan gambut, jika kawasan disana tumbuh akan memperlambat dekomposisi gambut,” ujarnya.

Gubernur mengatakan, pada akhir Tahun 2020, Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat telah berhasil mendapatkan peluang pendanaan dengan lolosnya Proposal Window B yang diajukan ke Gugus Tugas Governor’s Climate and Forest. Dimana, pemerintah dibantu sepenuhnya oleh Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (IDH) yang menggabungkan kegiatan dibawah model berbasis yurisdiksi menggunakan Production-Protection-Inclusions (PPI) Compact.

“Proyek ini memfokuskan pada tiga lapisan yurisdiksi antara lain, tingkat proyek propinsi, Kabupaten Kuburaya, dan Lanskap,” imbuhnya.

Sementara itu, Fokus proyek Window B ada empat tujuan utama yaitu, mendorong penerapan model yurisdiksi dan kapasitas REDD+ guna memberikan landasan yang kokoh, bagi Pengukuran (Measurment), Pelaporan (Reporting), dan Verifikasi (Verification) (MRV). Kemudian, menyiapkan solusi keuangan jangka panjang, untuk implementasi model yurisdiksi dan REDD+.

“Selanjutnya meningkatkan dukungan untuk kegiatan rehabilitasi dan perlindungan hutan, mangrove dan lahan gambut serta meningkatkan praktik pertanian berkelanjutan, perdagangan dan investasi,” tukasnya.

Kemudian, proyek ini akan melakukan kegiatan di tingkat tapak termasuk rehabilitasi 2.500 Ha hutan, perlindungan 100.000 Ha bakau, serta bekerja setidaknya 1000 petani swait swadaya dan masyarakat hutan.

“Diharapkan, melalui proyek ini akan memungkinkan Kalimantan Barat menerapkan, model yurisdiksi yang dapat mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 814.046 tonCO2/tahun. Ini berkontribusi 6,3 persen dari target propinsi terhadap pengurangan emisi deforestasi (13,2mtCO2/tahun) dan berkontribusi 4,6 persen dari total penurunan emisi nasional,” pungkasnya.

Seperti diketahui total pendanaan yang disetujui dari UNDP untuk proyek sebesar USD 1.426.491 atau setara USD 0,88/ton CO2 per tahunnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00