Kejati Kalbar Tetapkan 5 Tersangka Baru Kredit Fiktif

KBRN, Pontianak : Lima orang dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pencairan dana Kredit Pengadaan Barang/Jasa pada proyek Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KPDTT) di salah satu bank daerah kembali ditetapkan menjadi tersangka baru oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Kamis (17/06/2021) malam.

Kelima terangka kini ditahan di rutan Kelas IIA Pontianak oleh penyidik Polda Kalbar dalam perkara lain, kelimanya ialah AM, AS, AR, SS, dan TW.  

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Mashudi mengatakan penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menetapkan lima orang tersangka kasus pencairan dana Kredit Pengadaan Barang/Jasa di salah satu bank di Bengkayang yang mana kelima tersangka  merupakan direktur perusahaan penerima kredit fiktif pada proyek Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KPDTT. Dikatakan Masyhudi, kasus ini berawal dari 31 perusahaan, yang terdiri dari 74 paket pekerjaan memperoleh Kredit Pengadaan Barang / Jasa (KPBJ) dari salah satu bank daerah.

“Dalam Surat Perintah Kerja (SPK) dicantumkan tentang sumber anggaran proyek yaitu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KPDTT), tersangka (AM) selaku Direktur CV. Paroking Pasuni menerima dana Kredit Pengadaan Barang / Jasa (KPBJ) sebesar Rp. 226.415.280, untuk dua paket pekerjaan” katanya.

Kemudian Tersangka AS selaku Direktur CV. Tuah Page menerima dana Kredit Pengadaan Barang / Jasa (KPBJ) sebesar Rp. 113.539.300, untuk satu paket pekerjaan, sementara Tersangka AR selaku pelaksana CV. Muara Usaha menerima dana Kredit Pengadaan Barang / Jasa (KPBJ) sebesar Rp. 339.765.399, untuk tiga paket pekerjaan.

“Masing-masing tersangka tersebut menandatangani SPK yang isinya direkayasa / fiktif dimana di dalam setiap SPK seolah-olah terjadi proses pengadaan barang/jasa (Penunjukan langsung) padahal proses tersebut tidak pernah dilaksanakan,” jelas Masyhudi.

Akibat perbuatan tersangka, mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.8.238.743.929,12. Dari kerugian keuangan negara tersebut, pihaknya berusaha melakukan pemulihan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3.349.421.282,67.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00