BPJamsostek Cabang Pontianak Sudah Usulkan 273 Ribuan Penerima BSU

KBRN, Pontianak : BPJS ketenaga Kerjaan yang diberikan amanah Pemerintah mengumpulkan, menginventalisir nomor rekening peserta hingga sekarang sudah meng-upload sebanyak 273 ribu 665 tenaga kerja. Ratusan ribu nomor rekening tenaga kerja yang di-upload tersebut sudah diusulkan untuk mendapatkan bantuan kepada  Kementerian Tenaga Kerja dan Kementeri Keuangan.

”Peserta kami di wilayah Kalimantan Barat itu ada tiga ratus delapan ribuan, jadi bantuan subsidi upah itu secara nasional sudah hampir 90% nanti  kita ada base selanjutnya, jadi kemarin kita ada empat base di wilayah Kalimantan barat itu secara jkeseluruhan sudah hampir dua ratus empat puluh riuan yang direalisasikan oleh pemerintah”, papar Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pontianak, Andry Rubiantara, Kamis (24/9/2020).

Syarat utama untuk mendapatkan bantuan subsidi upah ini, katya Andry yaitu sebagai warga Negara RI yang dibuktikan dengan KTP, sebagai peserta program BPJamsostek sampai dengan iuran terkahir Juni 2020 yang ditunjukkan dengan adanya nomor Kartu Peserta serta memiliki upah di bawah Rp5 juta.

Sementara Kepala Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, Manto menyatakan bahwa dampak pandemic Covid-19 di Kalbar sangat luar biasa.

“Kami mencatat dari dampak-dampak ini, banyak diantaranya tenaga kerja yang terpaksa di PHK dan ada juga yang dirumahkan  sudah kami publis cukup signifikan dan kami berusaha agar dampak ini tidak semakin melebar, kita tahu bahwa puncak dari range ekonomi di Kalimantan Barat ini terjadi ketika jelang lebaran bulan Juli”, ujarnya.

Manto mengatakan, dampak-dampak itulah yang  tercatat mengalami puncaknya, tetapi pasca lebaran di akhir Agustus dan September sudah mulai membaik.  Disnakertran JKalbar mencatat terdapat 622 korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama masa pandemic mulai Maret 2020, dan 3 ribu 289 orang  yang dirumahkan. Menurut Manto jumlah tersebut baru yang bekerja di sector formal di perusahaan-perusahaan yang tercatat, sedangkan yang informal pihaknya tidak dapat masukan dari Dinas Koperasi dan  UKM yang lebih tahu.

 “Kami dari Disnakertrans Kalbar sendiri terus mengupayakan agar pekerja yang dirumahkan tetap mendapatkan hak-haknya untuk menerima bantuan subsidi upah di bawah Rp5 juta”, tambahnya. (Hermanta)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00