Dorong Gerakan Ekonomi Pasca Pandemi, Bupati Kubu Raya Minta Pendamping Desa Percepat Rencana dan Realisasi Pembangunan

KBRN, Kubu Raya : Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat (Kalbar) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) melaksanakan rapat koordinasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) tahun 2020 yang berlangsung di Aula Kantor Bupati, Selasa (28/07/2020). 

Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan saat membuka kegiatan ini mengatakan, Pemerintah daerah membangun strategi percepatan itu memfokuskan di Desa, yang mana sejak awal kepemimpinannya pada Februari 2020, telah membuat kelompok kerja (Pokja) Percepatan Pengelolaan Keuangan Desa dan hal ini dimulai dengan langkah upaya untuk membuat agar program dari pusat termasuk pendamping desa juga bisa ikut berjibaku bersama-sama mengawal agar semua proses yang dilakukan ini bisa terukur.

“Kita inginkan apa yang kita kerjakan saat ini benar-benar bisa terukur dan bisa dilakukan dengan sistem kepung bakul (keroyokon), sehingga dapat memaksimalkan hasil dari outcome. Untuk itu kelompok kerja yang sudah kita lakukan dengan pendamping desa, karena bagi Pemerintah Daerah pendamping desa ini merupakan suatu keniscayaan dalam menjalankan suatu program yang menyangkut dimensi luas dan di desa para pendamping ini bagaimana mereka bisa membuat semua program bisa terukur, termonior, terkendali dan juga hasilnya bisa dimaksimalkan menjadi nilai tambah yang akan kelihatan, sehingga semuanya bisa lebih mendarat pada subtansinya”, ungkap Bupati Kubu Raya H. Muda Mahendrawan, SH saat membuka rapat koordinasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) tahun 2020 yang di aula Kantor Bupati, Selasa (28/07/2020). 

Bupati menuturkan, sejarah di Kubu Raya sendiri jauh sebelum adanya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, daerah ini sudah membuat program Sarjana Pendamping Desa, meski itu merupakan embrio awal namun pemikirannya sudah ada tentang hal ini. Sehingga setidaknya di Kubu Raya ini memang sudah menganggap hal itu merupakan sesuatu yang sangat penting dan mendasar serta bukan sekedar basa-basi. Dengan langkah yang sudah dilakukan selama ini setidaknya sudah memberikan rasa keamanan, kenyamanan dan melindungi masyarakat desa karena dana itu merupakan hak masyarakat desa untuk dapat dimaksimalkan.

“Jika semua itu bisa dilakukan dengan maksimal, tentu perencanaan dan realisasinya akan mempercepat mendorong pergerakan ekonomi, apalagi sekarang pasca pandemi ini kita perlu gerak cepat untuk pemulihan ekonomi di masyarakat. Tentunya langkah yang kita lakukan ini setidaknya berkontribusi juga untuk mengepung dan mendorong. Jadi program yang dari Pemerintah pusat, Provinsi, Kabupaten dan Desa itu juga ikut mendorong hal itu”, tuturnya.

Bupati menjelasan, apa yang disampaikannya ini sangat berkaitan dengan apa yang menjadi fokus bagi pendamping desa. Dirinya yakin, para pendamping desa ini sudah banyak melakukan data-data di desa. Bupati akui, dalam beberapa waktu terakhir ini, memang banyak dinamika yang cukup berat dihadapi terkait dengan Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dan lain sebagainya, yang mana semua itu dihadapkan dengan dilematis-dilematis.

“Semua ini jika kita ingin mencari salah, memang bisa saling menyalahkan antara pusat dengan daerah dan lain sebagainya. Pemerintah Pusat bilang, data itukan dari desa dulu pada tahun 2015, kita terima saja. Namun dari daerah bilang, kami tidak pernah disuruh mendata dari dan tidak ada programnya yang jelas dan hanya dihimbau. Nah ini benar juga, karena tidak ada skema yang jelas untuk melakukan pendataan itu”, jelas Bupati.

Di tempat yang sama, Kepala Seksi (Kasi) Tata Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kubu Raya Budi Mulyono mengatakan, sebagai upaya mengemban amanah tersebut pihaknya memfalitasi keberadaan atau ketersediaan pendamping desa. Adapun ketersediaan pendamping desa P3MD yang berkedudukan di Kabuupaten berjumlah lima orang terdiri atas Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA PMD) berjumlah 1 orang, Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif (TA PP) 1 orang, Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (PA PSD) 1 orang, Tenaga Ahli Insfrastruktur Desa (TA ID) 1 orang dan Tenaga Ahli Teknologi Tepat Guna (TA TTG) berjumlah 1 orang.

“Para tenaga ahli ini bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping serta membantu pemerintah Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan pembangunan desa serta pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa”, paparnya.

Budi menambahkan, selain di tingkat Kabupaten, adapun komposisi tanaga pendamping desa di tingkat Kecamatan terdiri dari pendamping desa pemberdayaan berjumlah 14 orang yang bertugas di 9 Kecamatan. Dari jumlah tersebut, masih terdapat kekurangan satu orang untuk pendampiing desa pemberdayaan di Kecamatan Sungai Ambawang.

“Selain itu, ada pendamping desa teknik insfrastuktur yang berjumlah 8 orang yang bertugas di 8 Kecamatan, sehingga masih terdapat kekurangan satu orang di Kecamatan Teluk Pakedai. Tugas dari pendamping desa teknik insfrastuktur ini bekerjasama dengan Camat serta pendamping lokal desa, kader pemberdayaan desa dan kelambagaan lainnya dalam rangka pendampingan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa”, ucapnya.

Budi memaparkan, untuk pendamping di tingkat desa terdiri dari pendamping lokal desa ada 20 orang, dengan wilayah jaringan 71 desa, dari jumlah tersebut, masih ada 46 desa yang tidak ada tenaga pendamping lokal desa. Artinya, ada kekurangan 13 orang tenaga pendamping lokal untuk wilayah jaringan 46 desa.

“Adapun tugas dari tenaga pendamping lokal desa ini mendampingi masyarakat dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pendampingan terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pembangunan berskala lokal desa. Selain itu, mereka juga mendampingi dan memeberikan kapasitas kepada Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya”, pungkasnya.

Dengan demikian, rekapitulasi desa berdasarkan status Indeks Desa Mandiri (IDM) atas 117 Desa diantaranya :

Desa sangat tertinggal : tidak ada (0%). 

Desa tertinggal : 11 desa (9%).

Desa berkembang : 51 desa (44%). 

Desa maju : 30 desa (26%). 

Desa Mandiri : 25 Desa (21%). 

Selain diikuti puluhan tenaga pendamping desa, kegiatan ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Yusran Anizam, S.Sos, M.Si, Kepala DPMD M. Zaini dan Ketua Tim Penggerak PKK Hj. Rosalina Muda Mahendrawan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00