Wujudkan Sinergitas, Kakanwil DJPb Prov. Kalbar dan Bupati Sambas, Tekan MoU

KBRN, Pontianak : Sebagai perwakilan Kementerian Keuangan di daerah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) memiliki peran yang strategis dalam mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan juga mengawal implementasi kebijakan fiskal di daerah, terlebih dengan peran dan amanah baru Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist (RCE). Salah satu implementasi nyata dalam rangka penguatan perannya sebagai RCE, Kanwil DJPb meningkatkan peran dalam memastikan kualitas

pengelolaan keuangan daerah melalui pelaksanaan “Koordinasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta Acara Penandatangan MoU antara Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Sambas”.

Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding) yang ditandatangani adalah Nota Kesepatakan tentang Forum Kerjasama Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tujuan dari adanya MoU tersebut adalah untuk memanfaatkan data dan informasi bersama serta menguatkan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.

Pelaksanaan penandatanganan MoU ini berlangsung di Aula Kanwil DJPb Kalbar pada hari Rabu, 29 Juni 2022 dengan dihadiri langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, Imik Eko Putro dan Bupati Sambas, Satono. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan seluruh Kementerian Keuangan Regional Kalbar yaitu, Kanwil DJP Kalimantan Barat, Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat, Kanwil DJKN Kalimantan Barat, BDK Pontianak, KPPN Pontianak, dan KPPN Singkawang. Hal ini merupakan salah satu bentuk sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga antar eselon I Kemenkeu di Kalimantan Barat dalam mewujudkan “Kemenkeu Satu, Kemenkeu Terpercaya”.

Kegiatan penandatanganan MoU antara Kanwil DJPb Kalbar dengan Kabupaten Sambas sekaligus menjadi penutup rangkaian acara penandatangan MoU antara Kanwil DJPb Kalbar dengan seluruh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Pelaksanaan penandatanganan MoU ini sebagai wujud kehadiran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Kalimantan Barat untuk memperkuat pengelolaan keuangan. MoU memungkinkan Pemda dan Kanwil DJPb untuk melakukan pertukaran data seperti data APBD dan data lain misalnya data potensi investasi di daerah,”jelas Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, Rabu (29/6/2022).

Selanjutnya, data ini akan dianalisis lebih lanjut oleh DJPb dengan melibatkan ahli dan akademisi untuk memberikan masukan kepada Pemda melalui: Laporan Asset Liability Commite (ALCo) dan Kajian Fiskal Regional,

Dalam kesempatan tersebut, Imik Eko Putro selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat juga menyampaikan bahwa dengan adanya MoU ini diharapkan pengelolaan keuangan negara di daerah semakin menuju kearah perbaikan sehingga dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang terpercaya.

 Dalam pidato sambutannya, beliau menyampaikan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi usaha Pemkab Sambas dalam mendorong dan memajukan UMKM untuk perekonomian, terlebih dengan rencana pembangunan tol laut di Kab. Sambas, hal ini akan menjadi salah satu pendongkrak pertumbuhan perekonomian di wilayah Kalimantan Barat. Beliau juga mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada Pemda Sambas yang telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau merupakan opini terbaik yang diberikan oleh BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama 4 tahun berturut-turut. 

Pada forum tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili oleh Darta, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, menyampaikan kinerja pelaksanaan APN, APBD, dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), Darta juga memaparkan perkembangan perekonomian di Kab. Sambas. Sebagai kabupaten di ujung utara Kalimantan Barat, serta berbatasan langsung dengan negara tetangga Sambas memiliki potensi ekonomi yang cukup bagus. Perekonomian Kabupaten Sambas tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 4,37 persen dibanding tahun 2020. Capaian ini patut diapresiasi karena berada di atas pertumbuhan ekonomi secara nasional, hal ini menunjukkan bahwa Sambas merupakan salah satu kabupaten yang potensial.

Pada pidato sambutan Bupati Sambas, Satono menyampaikan bahwa Kabupaten Sambas merupakan penyumbang pangan beras 25% di Kalimantan Barat. Potensi Kabupaten Sambas yang belum tergali maksimal, yaitu Sektor pertanian (holtikultura): jeruk asli sambas yang biasa dikenal dengan jeruk pontianak, buah naga. 3 tahun ke depan Kabupaten Sambas diperkirakan menjadi daerah wisata agro di Kalimantan Barat.

Acara penandatanganan MoU ini ditutup dengan penyerahan cendera mata dan agenda ramah tamah antara Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat dengan Bupati Sambas beserta jajaran dalam kunjungannya ke Pontianak.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar