Optimalkan Kualitas Keuangan Pusat-daerah, DJPb dan Pemkab Kubu Raya Teken MoU

KBRN, Pontianak : Keseriusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat untuk menguatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan Keuangan Pusat dan Daerah, termasuk kualitasnya telah menggandeng seluruh Kabupaten Kota, dalam bentuk penandatangan Nota Kesepahaman atau MoU.

Hal itu diungkapkan Kepala DJPb Kalimantan Barat, Imik Eko Putro seusai Menandatangani MoU dan Acara Koordinasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Pada Pemerintah Kalbar di Aula DJPb setempat, Jumat (24/6/2022).

Menurut Imik Eko Putro, dengan penguatan dan optimalisasi inilah sehingga yang dipotret di sini adalah pertama Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dimana APBN ini yang dikelola oleh Satker-Satker, mengapa perlu diketahui Bupati,  diantaraya Kabupaten Kubu Raya, sehingga Bupati harus tahu bagaimana trend pergerakannya. Selain itu ada dana transfer  yang masuk ke Kabupaten dan nanti akan dimasukkan dalam APBD dan diharapkan pemanfaatkan anggaranya itu semakin cepat dan berkualitas.

“Kita akui memang dinamika selalu ada, tetapi dengan MoU ini kita memberikan informasi, Asistensi dan bimbingan serta komunikasi yang bisa semakin cepat,”harapnya.

Menurut Imik,  jikalau ada permasalahan di Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, dana desa kita saling berinfo. Misalnya ada lambat penyaluran, kemudian ada trend menurun dan lain-lain itu akan disampaikan kepada Bupati agar sama-sama menjaga anggaran yang sudah dipagukan dan sudah disiapkan untuk Kabupaten Kubu Raya bisa dimanfaatkan dengan baik, cepat dan diharapkan mempunyai impact yang bagus bagi kemajuan daerah, dan tentunya kesejahteraan masyarakat.

“Makanya kami sampaikan MoU ini penting untuk memberikan rasa kenyamanan dan dorongan bagi kedua pihak untuk bisa saling berkomunikasi, saling memberikan pertukaran data, kalau tidak nanti ukurannya kita hanya data masing-masing, dengan bersama ini kita merujuk kepada  hal yang sama,”harap ia.

Imik Eko Putro mengatakan, jika untuk menyerapan cukup besar yang bersumber dari APBN, DJPb menyebat ada 10  KL pemberi Pagu besar, seperti PUPR, TNI-Polri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan kementerian Agama. Tetapi jika bicara jenis pembiayaannya, jelas belanja pegawai, karena otomatis di situ gaji dan lain-lain.

“Jadi itu serapan yang paling tinggi masih di porsi belanja pegawai , yang butuh dukungan adalah belanja barang dan khususnya di belanja modal, makanya kami juga berharap walaupun ini dengan pemerintah daerah serapan di APBD juga itu seimbang paralel,”pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar