Teken MoU Bersama Kanwil DJPb Kalbar, Kubu Raya Terus Berinovasi Percepat Serapan Anggaran

KBRN, Pontianak : Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melakukan penandatangan Momarandum Of Understanding (MoU) bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan (DJPb) provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).

Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan, pembahasan nota kesepahaman (MoU) ini bertujuan untuk memanfaatkan bersama data dan informasi serta menguatkan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya. Hal ini merupakan satu diantara strategi Kubu Raya untuk menguatkan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di provinsi Kalbar.

“Dengan terjalinnya Mou ini lebih untuk memantik dan mendorong serta memberi akses dalam memudahkan bagi pemda Kubu Raya dalam berkonsultasi dan berkomunikasi bersama semua pihak lainnya”, kata bupati Muda Mahendrawan usai menandatangani MoU bersama Kanwil DJPb Kalbar di Pontianak, Jum’at (24/6/2022) siang.

Menurutnya, MoU ini merupakan dorongan agar Pemda Kubu Raya lebih punya inovasi tertentu, satu diantaranya mempercepat daya serap anggaran, termasuk juga kinerja Pemda Kubu RAya untuk memaksimalkan hal-hal yang sifatnya berpengaruh terhadap upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Yang tadinya kita bisa mencapai 10 persen dan pada tahun ini kita terus berupaya mencari format bagaimana agar dengan inovasi-inovasi itu, investasi yang lebih cepat, perizinan yang dimudahkan, pelayanan publih yang lebih baik juga akan berdampak pada pergerakan ekonomi yang akan menghasilkan daya beli, sehingga angka pengangguran juga akan berkurang”, ucapnya.

Bupati Muda optimis, jika hal itu bisa dilakukan dengan cepat dan baik maka PAD secara terus-menerus akan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Termasuk juga dalam serapan Kredit Usaha Rakya (KUR) dan UMKM yang dinilai sangat luar biasa dampaknya dan Kanwil DJPb juga secara intens dan produktif melakukan diskusi bersama Pemkab Kubu Raya.

“Sifanya itu bagaimana mendorong Pemkab Kubu Raya dalam penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan institusi lainnya yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehingga langkah ini juga bisa menjadi pendorong bagi produk-produk UMKM”, ujarnya.

Bupati Muda menjelaskan, untuk produk UMKM di Kubu Raya dirinya telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) bagaimana produk UMKM itu dibeli oleh PNS di Kubu Raya, baik itu beras lokal maupun produk-produk kerajinan UMKM masyarakat.

“Perbup ini bertujuan agar ada keyakinan bagi pelaku UMKM, karena perizinannya dipermudah. Dalam hal ini Kanwil DJPb juga melihatnya dengan perspektif yang lebih luas dan lebih dalam lagi. Yang mana institusi-institusi yang berkaitan langsung dengan APBN di Kubu Raya juga bisa mendorong supaya event-event yang ada di berbagai titik yang ditempat itu ada hasil karya pelaku UMKM, sehingga bisa menambah percepatan peningkatan PAD”, katanya.

Dengan MoU ini, Bupati Muda merasa optimis Kubu Raya akan lebih produktif dalam meningkatkan capaian serapan anggaran yang lebih baik lagi kedepannya.   

Di tempat yang sama, Kepala Kanwil DJPb Kalbar Imik Eko Putra mengapresiasi meningkatnya KUR dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Kubu Raya. Yang mana KUR di Kubu Raya mengalami peningakatan yang sangat signifikan, terutama pada priode tahun 2020 sampai 2021 yang meningkat hampir dua kali lipat.

“Dari Rp.222 milyar sampai Rp.400 milyar, jumlah ini tentunya sangat signifikan peningkatannya. Keberhasilan ini tidak terlepas dengan adanya sistem data informasi geospasial yang saat ini sudah mendata 70 persen pelaku UMKM di Kubu Raya. Tentunya dengan keberhasilan ini, kami yakin pada tahun 2022 nanti akan lebih meningkat lagi”, ucapnya.

Imik menambahkan, sampai saat ini total penyaluran KUR bagi UMKM di Kubu Raya sudah mencapai Rp.295 milyar dan diprediksikan pada akhir Juni 2022 pasti akan mencapai Rp.300 milyar lebih. Sedangkan pada akhir tahun 2021 penyaluran KUR mencapai Rp.402 milyar.

“UMKM yang sudah masuk ke dalam sistem data informasi geospsial sampai saat ini hanya ada di Kabupaten Kubu Raya. Inovasi inilah selalu kami jual ketika kami berkunjung di daerah-daerah lainnya.

Imik mengaku salut dengan kebijakan dari bupati Muda Mahendrawan dalam mengejar target peningkatan jumlahnya, yang mana target untuk satu tahun bisa digeber dan dipercepat hanya dengan setengah tahun.

“Kami sangat apresiasi kepada pak bupati Muda yang kembali berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke delapan kalinya dari BPK. Keberhasilan ini tentulah tidak mudah, namun dengan berbagai kebijakan yang dilakukan pak bupati, Kubu Raya kembali menjadi daerah yang terbaik dalam laporan pengelolaan keuangan daerah”, pujinya.

Dalam kegiatan ini, bupati Muda Mahendrawan mengajak sejumlah Kepala OPD diantaranya Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD) Gunawan Putra, Kepala Dinas PUPR Sapriadi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jakariansyah, Kepala Dinas Kesehatan Marijan, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Norasari Arani.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar