Atasi Keuangan Daerah Pasca Pandemi DPRD Dorong Optimalisasi Pajak

KBRN, Pontianak :Anggota Komisi III DPRD Kota Pontianak Mujiono mengatakan pemerintah perlu mengoptimalisasi pendapatan dari sektor pajak guna mengatasi kondisi keuangan daerah yang terkuras untuk penanganan pandemi Covid-19. Mujiono mencontohkan pada Pajak Bumi Bangunan (PBB). Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, kata Mujiono, perlu melakukan pendataan terhadap wajib PBB. Selain bangunan juga pada lahan-lahan kosong yang belum ditemukan pemiliknya. Setelah itu lakukan penyesuaian tarif PBB terhadap pemilik rumah yang rumah dulu sederhana berubah menjadi mewah.

“Barulah kemudian dilakukan proses penagihan,” kata Mujiono.

Mujiono kemudian mengusulkan agar pelunasan pembayaran Pajak Bumi Bangunan sebagai syarat administrasi perlu diperluas. Menurutnya tidak hanya dijadikan sebagai salah satu syarat dalam mengurus administrasi kependudukan tapi juga dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).  Mujiono menyebutkan ini sebagai strategi bagi Pemkot Pontianak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak. Sebab dikatakannya, capaian PBB masih jauh dari target. Realisasi hanya Rp29 miliar dari target sebesar Rp60 miliar. 

“Selama ini juga diberlakukan sebagai syarat administrasi kependudukan, seperti KTP, hingga KK. Sehingga kami berharap juga menjadi syarat di semua administrasi kependudukan di Kota Pontianak. Tidak hanya KTP dan KK saja, tetapi untuk penerimaan siswa baru,” terang Mujiono. Mujiono menambahkan kebijakan ini tetap bisa berjalan sebab hanya menyasar masyarakat yang memiliki lahan dan bangunan di Kota Pontianak. Apalagi dilanjutkannya, PBB merupakan pajak sehingga merupakan kewajiban warga negara kepada pemerintah dan harus dipungut. Pertimbangan lainnya juga melihat dari harga tanah dan bangunan di Kota Pontianak yang cukup signifikan. 

“Saat dia punya tanah dan bangunan, artinya dia mampu karena punya aset. Itu menjadi dasarnya. Tinggal teknis pemungutan saja yang itu harus dilakukan pemerintah,” kata Mujiono.  Sementara dilanjutkannya, bagi masyarakat yang tidak mampu, bisa meminta surat keterangan dari RT setempat. “Artinya tidak perlu bayar PBB karena pajak itu untuk mereka yang punya tanah dan bangunan,” jelas Mujiono.  “Polemik itu tidak ada aturan. Sekarang aturannya ada. PBB itu wajib dibayar, UU ada, Perda ada, Perwa ada, tinggal bagaimana mengkomunikasikan ke masyarakat,” tutupnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar