DPRD Kota Pontianak Minta Potensi Pajak Parkir Dimaksimalkan

KBRN, Pontianak : Anggota Komisi III DPRD Kota Pontianak Mujiono meminta Pemkot Pontianak memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah pajak parkir.

Menurutnya, potensi pajak parkir .ldan retribusi parkir di Kota Pontianak dinilai belum tergarap maksimal. Sementara jumlah kendaraan terus bertambah. 

"Bertambahnya setiap tahun luar biasa. Hampir satu juta ke atas kendaraan di Pontianak. Tetapi potensi pajak parkir dan retribusi parkir belum maksimal," kata Mujiono di Pontianak, kemarin.

Tidak hanya itu, belum maksimalnya potensi pajak diindikasikan wajib pajak yang melaporkan, dan membayar pajak parkir tidak sesuai dengan jumlah yang ada.

Mujiono mencontohkan, pada retail-retail modern. Dirinya menghitung potensi pajak parkir dari luas lahan yang dipakai.

"Jika punya lahan lebar 8 meter dan panjangnya 10 meter, maka luas lahan itu 80 meter. Jika diambil semua untuk motor berarti kan 80 motor," jelas Mujiono.

"Ternyata yang disetor ke kas daerah 150 ribu. Jika dibagi tarif, hari dan sebagainya ternyata hanya empat motor yang terparkir dan itu terjadi di retail modern," sambungnya. 

Mujiono menambahkan kondisi ini hampir terjadi di semua retail modern dan potensi pajak parkir belum tergarap maksimal. Ini yang kemudian realisasi pajak parkir tak mencapai target. Dari target sebesar Rp 6 miliar, realisasi hanya Rp 3 miliar. 

Sementara dilanjut Mujiono, jika dihitung maka pendapatan daerah dari pajak parkir luar biasa. Potensi itu dihitung dari luas lahan dan daya tampung lahan parkir. 

"Ini harus dikejar oleh BKD. Salah satu upaya untuk mengejar target agar pajak parkir maksimal. Kami berharap pajak parkir bisa mencapai Rp10 miliar di tahun 2022," pinta Mujiono.

Karena itu dirinya meminta agar Pemerintah Kota Pontianak melalui dinas terkait berkirim surat ke pelaku usaha untuk memaksimalkan potensi pajak parkir.

"Pontianak tidak ada sumber daya alam. Hanya ada perdagangan dan jasa. Mau minta dengan siapa sumber pendapatan. Salah satunya peran serta dari pelaku usaha dalam rangka mendorong pendapatan dari pajak parkir," imbuhnya.

Namun Ia juga mengakui bahwa ini merupakan persoalan lama. Pihaknya berharap dilakukan untuk memaksimalkan guna mengatasi kas daerah yang terdampak pandemi Covid-19.

"Kami sudah rapat dengan BKD. Jika masih ragu-ragu maka ini keputusan dari Komisi 3 dan BKD terkait dengan penyesuaian tarif dan realisasi pendapatan yang tidak potensial. Karena ini salah satu, unsur pidana juga. Melaporkan pajak tidak sesuai. Termasuk kategori penipuan pajak," tegas Mujiono.

Lebih lanjut, Ia mengatakan pihaknya sudah melakukan kunjungan lapangan. Pihaknya juga sudah bertemu dengan pengusaha retail untuk melihat langsung potensi pajak parkir.

"Nanti kami undang BKD terkait implementasi kesepakatan yang sudah dibuat. Apakah sudah berkirim surat atau belum. Sementara untuk bank umum nasional sudah dikirimkan terkait dengan penagihan pajak parkir," tutupnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar