BPKP Kalbar Tindaklanjuti Inpres Tentang P3DN dan Bangga Buatan Indonesia

KBRN, Pontianak : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Barat telah menginisiasi  rapat koordinasi pengawasan intern keuangan dan pembangunan  provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar. Tema Rakor ini sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden, khususnya di Instruksi Presiden (Inpres) nomor 2 Tahun 2022 Tentang percepatan peningkatkan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) maupun Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Hal itu diungkapkan Deputi Kepala BPKP  Bidang Pengawasan  Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK, Iwan Taufiq Purwanto seusai rapat koordinasi pengawasan intern keuangan dan pembangunan di provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (17/5/2022).

Iwan Taufiq Purwanto mengatakan,  dari hasil Rakor ini dapat disintesakan bebarapa hal penting, terutama terkait dengan ketahanan pangan.

”Lingkup pengawasan kami, nantinya BPKP dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) akan mencakup  aspek demand-nya, kebutuhan  kementerian Lembaga ataupun pemda apa saja yang bisa nanti dipenuhi, dan komitmennya untuk penggunaan dalam negeri,  kita sudah buat semacam aplikasi untuk monitoringnya yang akan diisi oleh teman-teman di Kementerian Lembaga maupun Pemda,”jelas Iwan Taufiq Purwanto.

Ia menjelaskan, aplikasi monitoring tersebut sebagai laporan hasil  implementasi tugas Pengawasan BPKP dan APIP.  Iwan taufiq kembali menjelaskan, dari sisi marketplace dan supply-nya ini yang agak Panjang nantinya, terutama untuk ketahanan pangan, bagaimana produk-produk komoditas pangan dari Kalbar ini bisa berkontribusi  dalam memenuhi kebutuhan  produksi dalam negeri, tidak hanya di Kalbar tetapi juga di Indonesia.

Menyinggung tentang ketahanan pangan di Kalimantan Barat, Gubernur Kalbar Sutarmidji menyebut masih ada satu Kabupaten yang agak rentan pangan, yaitu Melawi. Sedangkan yang sangat kuat ketahanan pangannya di Kalbar adalah Sanggau, Bengkayang dan Sambas, sementara daerah lainnya kuat.

”Artinya yang masih rentan hanya satu kabupaten saja, kalau Kecamatan ada 33 Kecamatan, saya pastikan dan saya lihat Desa atau Kecamatan  yang rentan itu pasti statusnya  bukan desa Mandiri, bukan desa Maju,” tegasnya.

Gubernur Sutarmidji menekankan untuk Kabupaten masih rentan pangan harus ditangani khusus, bisa saja nanti dari APBD, dan Dinas Pertanian harus datang apa yang bisa dibuat sinergitas dengan Kabupatennya.  Tetapi yang terpenting Kabupatennya harus memperhatikan betul.

“Makanya saya waktu itu begitu Covid, saya sudah wanti-wanti amankan produksi pangan, khususnya beras, makanya Kepala Dinas Pertanian saya tugaskan itu, karena saya khawatir daerah lain yang pemasok dia tidak masuk, dan Alkhamdulilah menurut data,  beras kita surplus dan dari luar yang masuk tidak begitu banyak, hanya untuk industri-industri yang memerlukan beras kualitas dan jenis tertentu,”pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar