BKKBN Siap Tingkatkan Skill Anggota UPPKA

KBRN, Pontianak : Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) adalah Program yang sangat Strategis Pemerintah dalam hal ini yang dikelola BKKBN melalui Program Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) sesuai Peraturan Kepala BKKBN nomor 17 Tahun 2020 yang dulu berdasarkan Undang Undang nomor 52 tahun 2009 namanya Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). "Kenapa dirubah Kelompok UPPKS menjadi Kelompok UPPKA karena Kelompok ini diwadahi anggota anggota Akseptor atau ibu ibu peserta KB yang menggunakan alat kontrasepsi", Kata Muslimat saat menghadiri Sosialisasi Media dan Materi KIE Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEK) Akseptor di ruang pertemuan Dinas Kesehatan PP dan KB Kabupaten Mempawah, Rabu 26 Januari 2022.

Upaya pemerintah melalui BKKBN ingin meningkatkan pendapatan Keluarga dengan usaha pemberdayaan yang tergabung dalam UPPKA melalui pembekalan dan sosialisasi peningkatan skill Kelompok UPPKA bagaimana kedepannya bisa berupaya untuk meningkatkan atau menambah penghasilan kepala keluarga.

Sejak reformasi, BKKBN tidak lagi diperkenankan untuk memberikan bantuan/modal bagi kelompok UPPKS/UPPKA  karena sudah ada badan khusus yang menangani nya seperti Koperasi Usaha Menengah Kecil yang ada di masing masing Kabupaten/Kota bisa juga melalui BUMN atau perusahaan Swasta dan BKKBN dalam hal ini bekerja sama dan bisa memfasilitasi kelompok kelompok yang sudah memenuhi syarat atau layak untuk diajukan mendapatkan bantuan usaha. "Jadi peran BKKBN untuk meningkatkan skill ibu ibu dalam mengelola usaha usaha kedepan", terang Muslimat.

Selain itu BKKBN juga menyiapkan Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG). "Ada Kelompok yang membutuhkan Alat, seperti alat usaha untuk mengelola makanan ringan itupun berdasarkan data dan penilaian/kreteria yang dibina oleh BKKBN", Jelas Muslimat.

Melalui BKKBN juga Kami berharap Kelompok UPPKA ini bisa berkolaborasi di Kampung KB dimana di Kampung KB tersebut ada Program DAHSAT. Keterlibatan Kelompok UPPKA di Kampung KB dengan tujuan usahanya bisa mengelola makanan lokal bagi anak anak yang terpapar Stunting.

Selanjutnya Plt Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar berharap kelompok UPPKA ini bisa tumbuh di Kampung KB dimana selama ini masih ada Kelompok UPPKA yang belum terbentuk di Kampung KB supaya bisa berkolaborasi di Kampung KB yang ada di Kabupaten Mempawah ini, Harap Muslimat.

 Sasaran Kelompok Lokus Pro PN PEK Akseptor 42 Kelompok se Kalimantan Barat 

Selain itu pesan Muslimat, agar ibu ibu Kelompok UPPKA untuk mengikuti dengan serius materi yang diberikan, mudah mudahan nanti mendapatkan pengetahuan dan bisa disosialisasikan di masing masing wilayah Kelompok tersebut dan kepada PKB/PLKB di Kabupaten Mempawah untuk dapat mendampingi Kelompok Kelompok ini guna menyampaikan pengetahuan atau ada hal hal yang bisa  difasilitasi untuk dibantu kebutuhan nya dan kegiatan kegiatan yang dilakukan Kelompok UPPKA bersama sama OPD-KB, PKB/PLKB setempat untuk dapat melaporkan kegiatan nya dimana ini termasuk Proyek Prioritas Nasional (PRO PN) maka Kami setiap bulannya akan melaporkan aktivitas kegiatan Kelompok UPPKA ke Departemen Keuangan dan BKKBN Pusat, Terang Plt Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Muslimat.

Selanjutnya Sekretaris Dinas Kesehatan PP & KB Kabupaten Mempawah, Dra.Suharyani, M.Si mewakili Kepala DinkesPPKB saat membuka kegiatan  sosialisasi ini mengatakan untuk memperdayaan ekonomi keluarga dapat berjalan sesuai yang diharapkan terutama pada akseptor aktif selalu dalam pengawasan dan penanganan secara profesional sehingga yang dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat terealisasi dalam waktu yang singkat.

Selain itu kita harus melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama. Dengan demikian di kelompok UPPKA perlu adanya koordinasi, komunikasi dan kerjasama baik dengan OPD - KB yang menanganinya, PKB/PLKB agar semua berjalan sesuai yang diharapkan, Kata Suharyani.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar