BPJS Ketenagakerjaan dan Pemprov Kalbar Sepakat Lindungi Pekerja Rentan

KBRN, Pontianak : Direktur Kepesertaan BPJS Ketenaga Kerjaan (BPJamsostek) Zainudin bersama Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji  menyerahkan santunan Jaminan Kematian Ahli Waris Almarhum Tan Elvidesviawarman ((IKIP PGRI Pontianak)  Yaitu : Santunan Santunan Kematian  Rp 20.000.000, Biaya Pemakaman Rp 10.000.000,  Santunan Berkala Rp12.000.000  dan Jamianan Hari Tua Rp9.370.170 dengan Total pembiayaan dan santunan Rp51.370.170. Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja Kepada Ahli Waris  Almarhum Habibi (Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang Kabupaten Kubu Raya)  Yaitu : Santunan Kematian Rp144.000.000, Biaya Pemakaman Rp10.000.000, Santunan Berkala Rp12.000.000 dengan Total  Pembiayaan dan Santunan  Rp166.000.000.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan Santunan beasiswa atas nama Tan Muhammad Rayhan SMA Kelas X Ahli Waris Alm. Tan Elvidesviawarman (IKIP PGRI Pontianak) Sebesar Rp3.000.000/Tahun sampai maksimal Perguruan Tinggi dengan total senilai Rp69.000.000. Selain itu juga penyerahan Santunan Beasiswa atas nama Chelcia  Ananda (SMA Kelas XII)  dan Asysyifa Dwi Andini (SD Kelas VI) Ahli Waris Alm. Habibi  sebesar Rp4,5 juta/ tahun sampai maksimal Perguruan Tinggidengan total senilai Rp139.000.000. 

“Kami Bersama Gubernur juga membicarakan tentang pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan guna mempercepat, mengakselerasi semakin banyak orang yang terlindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kalbar itu Coverage nya baru 30%, yang formalnya bari 50% dan yang informalnya baru 4%, dimana tadi saya bicara sama pak Gubernur gimana nanti kita percepat agar masyarakat pekerja di Kalbar itu semakin banyak yang terlindungi,”jelas Direktur Kepesertaan BPJS Ketenaga Kerjaan (BPJamsostek) Zainudin Zainudin bersama Gubernur Kalbar Sutarmidji seusai Penyerahan santunan kepada ahli waris di pendopo Gubernur Kalbar, Selasa (18/1/2022).

Lebih lanjut Zainudin menyatakan bahwa Gubernur Kalbar sangat respon  positif dan akan ada beberapa renovasi dari Gubernur, diantaranya memastikan seluruh  pekerja Honorer dan Non ASN  di seluruh Kalbar, dan secara umum Kabupaten Kota sudah bagus dan hanya ada dua Kabupaten kota yang belum 100% terlindungi honorernya.  Selain itu yang kedua Gubernur juga memberikan stressing ke pengusaha di Kalbar agar melaporkan data dan gajinya dengan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan, sehingga jika terjadi risiko santunannya jadi benar. Yang ketiga akan ada inovasi dari Kalbar untuk melindungan pekerja rentan, terutama pekerja di keagamaan, seperti marbon Masjid, guru ngaji, penjaga Vihara, penjaga Kelenteng dan semacamnya  yang secara teknisnya akan dibahas dan di pull up lebih lanjut.

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menyatakan pentingnya setiap orang yang bekerja dilindungi dengan Asuransi  Ketenagakerjaan dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan.  Menurutnya dengan keikutsertaannya ke dalam BPJS Ketenagakerjaan, ketika ada kecelakaan kerja dan sebagainya ahli warisnya masih dijamin pendidikannya, modal usaha. Akan tetapi agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari, hendaknya melaporkan gaji sesuai yang dibayarkan dan diterima karyawan.

“Saya minta juga kepada perusahaan maupun mereka yang mempekerjakan karyawannya  ketikan pelaporan tentang gaji dan premi itu  harus sesuai dengan yang sebetulnya, jangan sampai gajinya mislanya Rp4 Jita dilaporkan cuman Rp2,5 Juta, nanti Ketika dia mengklaim, misalnya berhenti kerja ataupun Kecemalakaan kerja, pasti ada selisih nanti, selisih nilau akan menjadi masalah,”tutur Gubernur.

Gubernur Kalbar Sutarmidji menegaskan, jika sampai terjadi permasalahan tersebut, maka perusahaanpun akan repot, karena kalau yang pintar akan tuntut dan memperjuangkan hak-haknya.  “Jadi saya minta kepada seluruh perusahaan yang punya karyawan harus melaporkan gajinya atau preminya yang distor harus sesuai dengan   ketentuan, jangan dilaporkan  lebih kecil dari yang seharusnya,”tambahnya.

Deputi Direktur Wilayah Kalimantan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Rini Suryani dalam kesempatan ini menyampaikan kepada Gubernur Kalbar, terkait bagaimana perlindungan jaminan Sosial Ketengakerjaan   untuk pekerja di Kalimantan Barat, khususnya  dalam hal ini kita ada penyerahan khusus santunan Kecelakaan Kerja dan Kematian.

“Kami inginkan dengan adanya Perlindungan Jaminan sosial ini  para ahli waris ketika terjadi risiko Kecelakaan Kerja  atau meninggal mendapatkan santunan  yang bermanfaat bagi mereka, dan yang terpenting adalah ketika sudah tidak ada penghasilan dari orangtuanya  Pendidikan mereka tetap dapat berlangsung sampai mereka kuliah,”harap Rini Suryani.

Menurutnya Itu harapan yang diamanahkan Pemerintah kepada BPJS Ketenagakerjaan  bahwa kesejahteraan untuk masyarakat ini dapat terus berlangsung. Dan harapan kami tadi sama Gubernur  agar dapat dimaksimalkan potensi-potensi yang ada dalam hal ini  bantuan perlindungan Jaminan Perlindungan Sosial,  khususnya untuk pekerja rentan dalam hal ini Marbot Madot, terus tadi disampaikan juga oleh paka Gubernur, petani, nelayan dan petugas pemadam kebakaran.

“Untuk yang Marbot ini kebetulan pak Gubernur sendiri sudah menyetujui akan dianggarkan melalui anggaran pemerintah walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak,”ujarnya

Mengenai angka pastinya belum dapat tetapi kemarin kami mengajukan sekitar 40 ribuan dan nanti menyesuaikan anggaran dari pemerintah daerah karena ini mekanisme bantuan sosial. “Jadi kita harus mempunyai data yang pasti, terus pekerjanya memang sebagai pekerja  keagamaan dan memang dibuktikan  aktivitas mereka disana,”jelas Deputi Direktur Wilayah Kalimantan BPJS Ketenagakerjaan.

Memang harapannya kita bisa memperluas coverage, jadi bicara kami bagaimana kita bisa melindungi seluruh masyarakat dalam hal ini masalah pekerja di Kalimantan Barat.  Karena di sini kita juga melihat pekerja-pekerja  yang dari segi kemampuan finansial nya belum mampu untuk membayar preminya, sehingga perlu bantuan dari pihak-pihak lain dalam hal ini perusahaan dan  pemerintah daerah.

“Dan memang tadi juga ada amanat dari pak Gub terkait dengan pekerja yang ada di perusahaan jangan sampai mereka melaporkan upah tidak sebenarnya, misalnya upah yang diterima Rp4.000.000  dilaporkan misalnya hanya  Rp2.000.000, nanti kalau ada klaim JHT,  JKK akan ada masalah.

Sementara itu Kabid kepesertaan KSI selaku PPS Kepala BPJS Keenagakerjaan Pontianak, Abdul Shoheh mengakui tenaga kerja di Kalbar yang tercover bari sekitar 29,74% untuk PU, BPU dan Jakon.

“Kita sih berharap bisa mencapai hingga 40%, karena misalnya kalau dari 100%, maka 40% diangka  sisanya itu ada yang  PNS, TNI-Polri dan itu syukur-syukur bisa mencapai 100%, tapi di tahun ini kami berharap bisa mencapai angka 40%, dan masih ada PR di kami sebenarnya dan pemerintah daerah angka sekitar 10-11%,”pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar