Malaysia Belum Terima PMI, Disnakertrans Kalbar Lakukan Refocusing Pendanaan

KBRN, Pontianak : Kebijakan Pemerintah provinsi Kalimantan Barat dalam peningkatan kualifikasi para pekerja, termasuk para calon pekerja migran yang akan bekerja keluar negeri, diantaranya ke Malaysia sudah cukup kuat. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) sudah memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT)  yang khusus untuk menangani perkerja Migran didirikan di Entikong Kabupaten Sanggau.

“Selain di Entikong ada juga UPT yang familier dengan sebutan BLKI berada di Pontianak”, jelas Kepala Disnakertrans Provinsi Kalbar, Manto di Pontianak, Selasa (18/5/2021).

Manto mengakui dari kedua UPT tersebut yang  spesifik yang berada di Entikong, karena  tujuannya mempersiapkan calon tenaga kerja atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan bekerja diluar negeri, khususnya di wilayah Malaysia  dan Brunai Darrusalam.

“Nah perminat-permintaan pasar dari negara-negara tersebutlah yang menjadi  salah satu pertimbangan kami untuk membuka jenis-jenis jurusan yang akan dilaksanakan di tahun anggaran yang biasanya kalu tahun ini disusun anggarannya tahun depan pelaksanaannya, semikian setrusnya”, papar Manto.

Namun di tengah Pandemi Covid-19 kata Manto, Disnakertrans Kalbar sudah  melakukan refocusing baik dari jumlah pendanaan maupun jenis kegiatannya dimana Malaysia saat ini sementara belum menerima tenaga kerja dari Indonesia, khususnya Kalbar karena masih lock down. Hal ini mendorong kegiatan Disnakertrans menfokuskan untuk permintaan BLK bagi pencari kerja yang ada di dalam negeri saja.

“Mengenai jurusan di BLK sendiri kita ada belasan jurusan tergantung pada permintaan pasar”, ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SPMI) Kabupaten Sambas Zulfan Abdulkhair mengaku di Sambas sudah memiliki Layanan pengadaan secara Elektronik-LPSE yang dapat menginformasikan lowongan-lowongan kerja.

“Jadi memang untuk yang di sambas itu sudah tersedia informasi resmi, baik itu penyalur resmi P3MI-nya maupun lowongan-lowongan yang untuk di luar negerai yang ada”, ujarnya.

Zulfan mengatakan, untuk yang memalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), dimana selama ini prosedur pengiriman tenaga kerja ke luar negeri selalu mengikuti standar, diantaranya melalui pelatihan dan selama ini dikoordinasikan oleh P3MI yang bersangkutan. Zulfan mengakui selain PMI resmi, pihaknya juga menghadapi persoalan-persoalan PMI yang non procedural baik secar probadi, kelompok maupun ajakan keluarga atau tetangga.

“Memang kami mengakui untuk PMI yang non procedural yang selama ini kurang terkontrol menjadi persoalan utama SPMI untuk diarahkan agar melalui jalur procedural”, tegasnya. (Hermanta).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00