KSBSI Kalbar : Kecuali Yang Terdampak Covid-19, Perusahaan Wajib Bayar THR H-7

KBRN, Pontianak : Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kalbar, mengingatkan perusahaan-perusahaan agar membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada buruh atau pekerja sesuai aturan yang berlaku. Terutama bagi perusahaan yang tidak menghadapi kesulitan finansial akibat pandemi covid-19. Karena THR merupakan hak normative bagi pekerja atau buruh yang dituangkan dalam  aturan undang undang.

Hal itu diungkapkan Korwil Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kalbar, Suherman saat dimintai tanggapannya tentang Tunjangan Hari Raya (THR) di Pontianak, Kamis (6/5/2021).

Hal ini sebagaimana tertuang dalam  Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor M/S/HK.O4/IV/2021  Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi pekerja atau buruh di Perusahaan. Suherman menjelaskan, dalam SE tersebut, disebutkan bahwa THR wajib dibayarkan paling lambat seminggu sebelum hari raya keagamaan. Bagi perusahaan yang tidak terdampak covid, misalnya perusahaan di sektor sawit, wajib membayar THR minimal H-7 sebelum hari raya kepada para pekerja.

 “Jadi membayar sesuai aturan H-7 sudah diserahkan ke para pekerjanya, apabila tidak mungkin nanti dari laporan di Posko pemantauan THR  baik di Kabupaten Kota maupun di provinsi itu akan diakumulasi untuk melakukan tindakan  berupa denda 3 persen per hari sesuai dengan pekerja buruh mereka”, Suherman.

Namun di sisi lain, berdasarkan surat edaran tersebut, perusahaan yang masih terdampak covid-19 dapat memperoleh keringanan. Akan tetapi apabila masih terdampak, maka perusahaan dan pekerja dapat berunding dan menyepakati waktu pembayaran. Berdasarkan aturan, komitmen pembayaran oleh perusahaan dapat ditunda hingga Desember 2021, dan pembayarannya dapat dicicil. Suherman menyatakan ada beberapa sektor yang hingga kini terdampak pandemi covid-19, seperti sektor perdagangan, perhotelan, hingga transportasi. Terlebih dengan diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro di Kalbar, maka akan semakin menghambat aktivitas ekonomi. Karena itulah, adanya perusahaan yang belum mampu membayar THR tepat pada waktunya dapat dimaklumi.

“Kami dari  KSBSI  sendiri  terus melakukan  pemantauan di provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Kalbar terkait dengan implementasi pembayaran THR Idul Fitri 1442 Hijriyah”, pungkas Suherman. (Hermanta).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00