Peladang di Kalimantan Barat Bukan Penjahat

Krist Heru Siswanto (Ketua Aliansi Peladang Kalbar)

Sebagaimana kita ketahui yang diberitakan salah satu media bahwa terdapat 2 orang peladang atas nama Benyamin 61 Tahun dan Asun 54 Tahun diduga melakukan membuka lahan dengan cara dibakar kemudian akan ditanami padi yang masing-masing luasnya kurang lebih 0,8 Ha dan 0,7 Ha di Kabupaten Sekadau.

Sebagaimana kita ketahui bahwa berladang bagi masyarakat dayak adalah bagian dari ritual suci yang dilaksanakan setiap tahun yang dimulai dari membuka lahan, menebas lahan, membakar lahan, menanam, merawat dan memanen. Dan puncaknya adalah pesta gawai. Peristiwa ini akan terjadi setiap tahun karena masyarakat adat dalam rangka memenuhi kebutuhan pokoknya adalah berladang.

Melihat apa yang dialami oleh 2 orang peladang di Kabupaten Sekadau akan berdampak terhadap masyarakat adat kabupaten lain di Kalimantan Barat. Tentu hak masyarakat adat untuk berladang secara bebas terbentur dengan UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni pasal 108 dan pasal 69. Ini merampas kebebasan hak-hak masyarakat adat yang selama ini. Bahwa aktivitas berladang adalah tradisi turun temurun dari nenek moyang kami masyarakat adat dari semua etnis.

Bahwa ada peladang yang ditangkap oleh aparat keamanan yang diduga membakar lahan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya mengandung konsekuensi.

Pertama, bahwa aparat keamanan harus mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok para peladang yang ada di Kalimantan Barat.

Kedua, bahwa aparat keamanan harus mampu memberikan solusi kepada peladang yakni cara membuka lahan dengan tidak membakar.

Ketiga, bahwa aparat keamanan harus mampu mengedukasi masyarakat cara membuka lahan pertanian yang berkearifan lokal sesuai Pergub 103 tahun 2020. 

Keempat, bahwa pembukaan lahan yang berkearifan lokal harusnya tidak bisa ditindak oleh aparat keamanan karena luasnya kurang dari 2 Ha.

Kelima, aparat keamanan wajib memberikan pembinaan kepada peladang yang tertangkap dan atau dilaporkan karena membakar lahan kurang dari 2 Ha.

Ketua Aliansi Peladang Kalbar memohon kepada Kapolda Kalbar agar kasus Pak Benyamin 61 tahun dan Pak Asun 54 tahun diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau di SP3 karena alasan tertentu. Selain itu Aliansi Peladang Kalbar juga meminta agar Kapolda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membuat MoU terkait pembukaan areal pertanian yang berkearifan lokal dan penanganannya di Kalimantan Barat. Dan kami akan berkoordinasi dengan seluruh elemen ormas dan OKP yang ada di Kalimantan Barat untuk beraudiensi dengan Kapolda Kalbar terkait kasus peladang yang diduga membuka areal pertanian yang berkearifan lokal dengan membakar.

Karena peristiwa ini akan terjadi setiap tahun maka potensi konflik aparat dengan masyarakat adat sudah terdeteksi semakin jelas. Meminta Kapolda Kalbar untuk memerintahkan Propam Polda Kalbar untuk memeriksa anggotanya yang melakukan penyidikan terhadap 2 orang peladang di Kabupaten Sekadau dengan mempedomani Pergub 103 tahun 2020 tentang Pembuakaan Areal Pertanian yang berkearifan lokal.

Harapan masyarakat adat tentunya aparat keamanan wajib mengayomi dan melindungi masyarakat adat bukan malah sebaliknya menakuti masyarakat seperti peladang yang tidak paham dengan persoalan hukum. Harapan Aliansi Peladang Kalbar agar Gubernur Kalbar agar memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap kriminalisasi peladang di Kalbar.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00