'Surat Sakti' Djoko Tjandra Ditandatangani Jenderal Polisi

Djoko Tjandra (Doc Istimewa) .jpg

KBRN, Jakarta: Indonesia Police Watch (IPW) mengecam keras tindakan oknum pejabat Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, yang mengeluarkan 'surat sakti' kepada buronan Djoko Tjandra untuk meloloskan diri.

Ketua Presidium IPW, Neta S Pane membeberkan, jika 'surat sakti' tersebut dikeluarkan oleh Bareskrim Polri melalui Koordinasi dan Pengawasan PPNS.

"Dari data yang diperoleh IPW, Surat Jalan untuk Joko Chandra dikeluarkan Bareskrim Polri melalui Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS, dengan Nomor: SJ/82/VI/2020/Rokorwas, tertanggal 18 Juni 2020, yang ditandatangi Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetyo Utomo," kata Neta kepada RRI, Rabu (15/7/2020)

"Dalam surat jalan tersebut Joko Chandra disebutkan berangkat ke Pontianak Kalimantan Barat, pada 19 Juni dan kembali pada 22 Juni 2020," tambahnya.

Ia mempertanyakan penerbitan surat jalan yang dilakukan oleh Prasetyo Utomo. Neta mencurigai terdapat orang lain yang menyuruh Prasetyo untuk menerbitkan surat jalan tersebut.

"Yang menjadi pertanyaan IPW apakah mungkin sekelas jenderal bintang satu (Brigjen) dengan jabatan Kepala Biro Karokorwas PPNS Bareskrim Polri berani mengeluarkan Surat Jalan untuk seorang buronan kakap sekelas Joko Chandra?," tanyanya.

"Apalagi biro tempatnya bertugas tidak punya urgensi untuk mengeluarkan Surat Jalan untuk seorang pengusaha dengan label yang disebut Bareskrim Polri sebagai konsultan. Lalu siapa yang memerintahkan Brigjen Prasetyo Utomo untuk memberikan Surat Jalan itu. Apakah ada sebuah persekongkolan jahat untuk melindungi Joko Chandra," tegasnya.

Surat Sakti yang Diduga Dikeluarkan Oknum Bareskrim (Doc IPW) .jpg

Untuk itu Neta menyebut, pihaknya mendukung Komisi III DPR membentuk pansus Djoko Tjandra.

"Komisi III DPR harus membentuk Pansus Joko Chandra untuk mengusut kemungkinan adanya persengkongkolan jahat untuk melindungi koruptor yang menjadi buronan itu," pungkasnya.

IPW juga mendesak, agar Brigjen Prasetyo Utomo segera dicopot dari jabatannya dan diperiksa oleh Propam Polri karena diduga memberika 'surat sakti' kepada Djoko Tjandra untuk kabur.

"IPW mengecam keras tindakan Bareskrim Polri yang sangat tidak promoter, yang tidak segera menangkap buronan kelas kakap Joko Chandra, yang sudah masuk ke dalam markas besarnya. Tapi ironisnya Joko Chandra malah dilindungi dan diberikan Surat Jalan," ujarnya.

"Melihat kinerja Bareskrim Polri yang mengerikan ini, sudah saatnya Presiden Jokowi turun tangan mengevaluasi kinerja Bareskrim Polri. Sebab melindungi dan memberi Surat Jalan pada buronan kasus korupsi sekelas Joko Chandra sama artinya menampar muka Presiden Jokowi yang selalu menekankan pemberantasan korupsi di negeri ini." terangnya.

Baca Juga: Oknum Bareskrim 'Bentengi' Djoko Tjandra Kabur Diusut

Respon Bareskrim

Merespons hal tersebut, Kabareskrim Polri, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan, telah memerintahkan Divisi Propam Polri untuk mendalami 'surat sakti' yang dikeluarkan oleh anggotanya. Apabila nantinya terbukti terdapat pelanggaran, Ia memastikan akan ada sanksi tegas yang diberikan terhadap oknum tersebut.

"Saya sudah meminta agar info terkait surat jalan tersebut agar di dalami Div Propam Polri dan bentuk tim gabungan, untuk usut tuntas siapapun yang terlibat,dan kalau memang terbukti, saya akan lakukan tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang terlibat " kata Listyo Sigit kepada RRI, Rabu (15/7/2020).

Bareskrim Polri (Doc Istimewa) .jpg

Sigit menambahkan, jika tindakan tersebut dapat merusak nama baik institusi Polri. Ia juga memperingatkan kepada anggota Polri lainnya agar tidak sembarangan menyalahgunakan wewenangnya. 

"Ini untuk menjaga marwah institusi,sekaligus peringatan keras bagi seluruh anggota yang lain untuk tidak melakukan pelanggaran yang dapat merugikan dan merusak nama baik institusi. Kita sedang berbenah untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih profesional dan membentuk penegak hukum yang bersih,dan dipercaya masyarakat" tambahnya.

"terhadap komitmen tersebut bagi anggota yang tidak bisa mengikuti silakan untuk mundur dari Bareskrim" tegasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00