PDIP Cimahi Adukan Aksi Pembakaran Bendera

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi membuat laporan polisi di Polres Cimahi(Foto,:Amelia Hastuti/RRI)

KBRN, Cimahi: Puluhan pengurus dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDIP) Kota Cimahi mendatangi Kantor Markas Polres Cimahi di Jalan Amir Machmud Kota Cimahi, untuk membuat laporan terkait dengan dugaan tindak pidana pembakaran bendera partai di depan Gedung DPR- MPR RI di Jakarta Pusat 24 Juni 2020 lalu.

Laporan pengaduan tersebut dilakukan oleh Sekretaris DPC PDIP Kota Cimahi Sri Budhi Rahayu di ruangan Unit Ranmor Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi. Sementara rekan-rekannya diluar melakukan aksi orasi dengan menggelar spanduk berisi tulisan Saya bukan PKI, Saya bukan HTI, saya PDI Perjuangan.

"Saya mengadukan peserta aksi penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila yang melakukan tindakan provokatif dan melakukan pengintaian dan pembakaran bendera PDI Perjuangan dan dituduh sebagai partai PKI," ungkap Sri Budhi Rahayu kepada RRI, usai membuat laporan, Selasa (30/6/2020).

Menurut Sri, pihaknya tidak terima dengan tindakan itu dan sangat menyesalkan adanya tindakan pembakaran terhadap bendera lambang partai PDI Perjuangan.

"Kami membuat pengaduan agar kejadian seperti itu tidak terulang lagi. Tujuannya agar semua masyarakat mengetahui PDIP tidak seperti yang mereka katakan. PDIP itu tidak PKI, kami bukan PKI, ideologi kami Pancasila," ujarnya.

Sementara Kepala Badan Hukum dan Advokasi PDI Perjuangan Kota Cimahi Togu Hutagalung mengatakan, yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu sengaja memframing bahkan melakukan pembunuhan karakter terhadap PDI Perjuangan.

"Jadi bukan semata- mata ada nuansa politik dan bahkan nuansa politiknya sangat kental. Membakar bendera partai bersamaan dengan membakar bendera komunis, itu sama saja dengan mereka mengasosiasikan seakan-akan partai PDI Perjuangan itu identik dengan Partai Komunis," paparnya.

Pembakaran itu kata Togu berupa perbuatan tercela yang sangat menyakiti puluhan juta rakyat Indonesia dan simpatisan partai PDI Perjuangan.

"Kalau ini tidak disikapi secara hukum sesuai perintah harian ibu Mega, kita harus melaporkan dan meminta polisi untuk melakukan tindakan-tindakan supaya perlakuan sejenis tidak terulang dan juga supaya perbuatan-perbuatan mereka itu diproses secara hukum," jelasnya.

Proses hukum selanjutnya kata Togu, akan serahkan sepenuhnya kepada polisi dan kepada Kapolres diminta untuk menyampaikan laporan itu kepada Kapolri untuk diproses secara hukum.

Kasus ini sebelumnya telah bergulir di Polda Metro Jaya. Sejauh ini Penyidik Polda Metro Jaya sebelumnya telah mengklarifikasi saksi pelapor terkait kasus tersebut.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00