Sah! UU Pilkada Serentak 2020

Rapat Paripurna, DPR RI mensahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada Serentak menjadi Undang Undang (RRI/Rizki Supermana)

KBRN, Jakarta: Dalam Rapat Paripurna, DPR RI mensahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada Serentak menjadi Undang Undang. 

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia meminta KPU, Bawaslu, DKPP, dan Daerah harus segera melakukan koordinasi untuk persiapan Pilkada Serentak sesuai Undang-undang yang baru disahkan tersebut.

"Penetapan Perppu Nomor 2 tahun 2020 menjadi Undang-Undang, tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang. Jika ada kesalahan dalam proses penetapan menjadi Undang-Undang akan dibahas kemudian," ungkap Ahmad Doli Kurnia di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Dalam kesempatan tersebut turut hadir Mendagri Tito Karnavian yang memberi tanggapan mewakili Pemerintah. Tito Karnavian memastikan kesiapan daerah selenggarakan Pilkada Serentak dengan protokol kesehatan Covid-19.

"Pemenuhan hak rakyat dipilih dan memilih dapat terlaksana demokratis, jujur, aman, lancar untuk melahirkan Kepala Daerah definitif, berkualitas, berintegritas, menangani dampak Pandemi Covid-19, sosial dan ekonomi, di daerah masing masing," kata Tito Karnavian.

Penyelenggaraan Pilkada Serentak pada 270 daerah tersebut telah disepakati akan dilakukan pada 9 Desember 2020, dengan mengedepankan protokol kesehatan Covid-19.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00