Beredar di Medos, Proses Verfak Dinilai Janggal

KBRN, Sendawar: Bakal calon Bupati Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Martinus Herman Kenton mendesak, Komisi Pemilihan Umum (KPU) termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat melakukan pembenahan terhadap proses verifikasi data faktual (Verfak) dukungan KTP bagi calon Perseorangan dalam Pilada serentak 2020.

Pasalnya, bakal calon bupati perseorangan yang berpasangan dengan bakal calon Wakil Bupati H. Abdul Aziz itu menilai, ada kejanggalan dalam pelaksanaan verifikasi faktual dukungan KTP oleh petugas dilapangan.

“Yang menjadi pertanyaan kita adalah, mengenai proses wawancara kepada pemilik KTP yang memberi dukungan kepada kita. Kemudan, apakah orang yang memberikan dukungan kepada kita itu harus di foto?,” kata Martinus kepada di RR Sendawar, Minggu (12/7/2020).

“Kalau verifikasi faktualkan tinggal mencocokkan data yang kita berikan dengan data pemilik KTP. Apakah NIK, Nama dan lain sudah benar?, kalau benarkan berati MS, begitupun sebaliknya, nah itulah kenapa kita mengharapkan ada perbaikan ke depan. Kita tidak mengatakan KPU dan Bawaslu tidak menjalankan aturan, tapi kita pingin bekerjasama agar proses verifikasi ini berjalan lancar,” imbuhnya.

Kondisi itu, menurut Martinus, cukup mempengaruhi dukungan masyarakat kepada dirinya dan pasangannya, karena adanya foto dokumentasi yang tersebar di media sosial, menyebabkan warga lain yang telah memberi dukungan merasa khawatir data mereka pribadi akan tere-xpose, sehingga enggan di verifikasi. Selain itu, proses wawancarapun dinilai terlalu spesifik.

“Banyak masyarakat yang menelpon ke-kita karena saat verifikasi mereka bingung, soalnya ada petugas yang bertanya, benarkan anda memberi dukungan kepada Gerbang MAS ?. Kemudian, apakah yang akan anda pilih nanti Gerbang MAS ?. Inikan terlalu spesifik menurut kami,”ucapnya.

Karena itu, pria berusia 47 tahun ini meminta, Bawaslu dan KPU lebih profesional dan bersikap netral kepada semua peserta Pilkada.

Menanggapai kritikian itu, ketua Bawaslu Kubar Risma Dewi menegaskan, dokumentasi foto diambil tim Pengawas hanya untuk kepentingan internal penyelenggara. Tujuannya untuk memastikan verifikasi faktual benar-benar dilakukan sekaligus mencegah manipulasi data lapangan.

“Memang kita melihat sendiri di medsos itu mengenai polemik tentang keberatannya di dokumentasi. Jadi didalam juknis dan undang-undang sepuluh juga dijelaskan, dimana PPS yang melakukan verifikasi faktual wajib mendokumentasikan, sebagai bukti petugas datang atau menemui langsung di lapangan. Jadi konteks fotonya, kita tida foto dalam arti intimidasi, tapi sebagai pembuktian bahwa unsur-unsur dalam verifikasi faktual itu terpenuhi,” tegasnya.

Bahkan, ia membantah, jika ada dokumentasi yang menjelaskan bahwa ada yang memberi dukungan atau tidak. Murni dilakukan untuk pembuktian, bahwa verifikator atau PPS melaksanakan verifikasi faktual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Jadi yang didokumentasikan itu dokumen lampiran BA5KWK. Jika seseorang menyatakan tidak mendukung dan besedia menandatangani surat pernyataan tidak mendukung, yang kita dokumentasikan hanya sebatas BA5KWK-nya. Orangnya hanya dari jarak jauh, gitu na,”tandas Risma.

Dokumentasi BA5KWK ini, lanjut Risma, dilakukan untuk mencocokan hasil pengawasan dan hasil verifikasi faktual. Karena selain terhadap pendukung, Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap kinerja PPS, sebab adanya potensi pelanggaran yang dilakukan oleh petugas verifikasi faktual dilapangan.

“Contoh, bisa saja melakukan verifikasi tanpa mendatangi langsung ke warganya. Nah jika terjadi hal seperti itu, adanya kecurangan, adanya kecurigaan yang menyalahi aturan, dokumentasi inilah yang menjadi bukti nantinya,”pungkasnya.

Ditemui terpisah, komisioner divisi teknis KPU Kubar Simon Sebo Raga mengaku, proses verifikasi sudah sesuai aturan, demikian juga dalam hal penentuan status memenuhi syarat (MS) atau tidak memenuhi syarat (TMS) sesuai syarat pendukung yang diberikan calon perseorangan.

"Namun jika ada keberatan maka pihaknya mempersilahkan mengajukan sanggahan saat pelno di tingkat PPK," pungkasnya.

Diketahui, verifikasi faktual terhadap dukungan calon perseorangn dilaksanakan selama 14 hari mulai akhir juni lalu dan resmi berakhir pada 12 juli 2020.

Adapun, pasangan Martinus Herman Kenton dan Abdul Azis (Gerbang MAS) jadi satu-satunya bakal paslon dalam Pilkada Kubar yang maju melalui jalur perseorangan.

Pasangan ini wajib membuktikan dukungan sebanyak 11.864 KTP yang mereka serahkan ke KPU sebagai calon independen. Jika kurang dari jumlah itu maka mereka wajib mengganti dua kali lipat dari jumlah kekurangan saat tahapan perbaikan nantinya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00