DPRD Bengkulu Nilai RUU Ciptaker Perlu Dikritisi

KBRN, Bengkulu: Kewenangan Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan izin bagi pemberi kerja mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) akan dihapus, dipermudahnya TKA karena setiap perusahaan sponsor TKA, hanya membutuhkan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) dinilai akan membuat Indonesia sebagai surga bagi TKA.

"Di Bengkulu, persoalan ini menjadi tanda tanya sebagian besar masyarakat, mengingat kemampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja masih sangat terbatas. Jadi, aturan ini perlu dikritisi, TKA bukan tak boleh, tapi pemanfaatan tenaga kerja lokal harus lebih diutamakan," kata Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Riri Damayanti John Latief, di Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kamis (2/7/2020).

RUU Cipta Kerja dilempar ke publik dengan kehadiran banyak TKA saat ini, lanjut dia, telah sedikit memancing kecemburuan tenaga kerja lokal.

Riri mengatakan, persoalan ini akan disampaikan kepada kementerian terkait supaya merevisi aturan dalam RUU Ciptaker berpotensi mengurangi langkah langkah Indonesia menjadi negara berdikari.

"Indonesia ini harusnya menjadi surga bagi mereka yang bekerja dalam usaha mikro, kecil dan menengah karena dari 63 juta unit UMKM di Indonesia mampu menyerap tenaga kerja hampir 99 persen. Kualitas pekerja lokal perlu dimajukan, dan asing boleh masuk untuk mentransfer ilmunya, tapi yang kerja tetap bangsa kita," ungkap Senator Riri.

Lebih lanjut, Senator Bengkulu mengupayakan menahan laju TKA harus dilakukan, mengingat banyak industri lokal memberhentikan pekerjanya sejak krisis keuangan 2008 sampai era pandemi Covid-19.

"Saya akan minta semua aturan yang merugikan pekerja dan merusak lingkungan dihapus dalam RUU Ciptaker. Tapi kalau aturan itu akan memberikan peluang untuk UMKM maju, saya setuju," demikian Riri Damayanti.

Untuk diketahui, saat ini pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia masih terus menuntaskan pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja.

Berbagai pihak menolak RUU Ciptaker lantaran kelompok buruh ramai ramai berdemonstrasi secara tegas menolak RUU tersebut.

Sementara, mayoritas DPD juga menolak RUU tersebut lantaran dinilai banyak menggerus kewenangan daerah dalam pengelolaan ekonomi nasional.

Di DPR sendiri, dari sembilan fraksi, Demokrat menjadi satu-satunya fraksi yang hengkang dari keanggotaan di Panitia Kerja RUU Cipta Kerja.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00