Menimbang Menteri Baru dari Wacana Reshuffle

Sidang Paripurna Kabinet Indonesia Maju Jokowi Ancam Reshuffle.(Dok.RRI-Youtube Setpres)

KBRN, Yogyakarta: Wacana perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju berhembus kencang pasca pernyataan kejengkelan Presiden Joko Widodo mengkritik kinerja para pembantunya dalam Rapat Paripurna, Kamis (18/6/2020). Itu tidak sedikit membuat lapisan masyarakat berkomentar, namun Menteri Perdagangan Indonesia Agus Suparmanto mengaku tidak khawatir.

“Begini, ini (reshuffle, red) kan hak prerogatif Bapak Presiden (Jokowi, red). Saya akan tetap fokus bekerja dan tak memusingkan isu perombakan kabinet," kata Agus kepada wartawan ketika melakukan kunjungan kerja di Yogyakarta, Kamis (2/7/2020).

Menteri Perdagangan Indonesia Agus Suparmanto di Yogyakarta.(Dok.RRI/Rosihan Anwar)

Agus juga menjawab bilamana wacana reshuffle itu menimpa jabatannya sebagai Menteri Perdagangan saat ini. Sebab, Presiden Jokowi dalam Rapat Paripurna mengatakan terdapat menteri menteri tidak bekerja di saat krisis ekonomi masa pandemi Covid-19.

"(Tugas, red) kami ini satu, adalah kerja. Kedua, kerja. Ketiga, kerja, dan kerja keras. Itu saja," ucap Agus yang juga politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Terpisah, Mantan Menpora sekaligus kader Partai Demokrat, Roy Suryo Notodiprodjo turut merespons wacana reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

“Kalau saya menilai, di awal sempat baik, kinerjanya. Ini seperti ketika pemerintah evakuasi lebih dari 200 mahasiswa dari Wuhan saat awal pandemi. Namun, setelah ada pasien pertama kasus Covid di Indonesia, di situ nampak betul ada kegagapan dalam kabinet,” kata Roy.

Roy menyebut beberapa kali kebijakan para menteri Jokowi saling bertolak belakang. Selain itu, kata dia, kebijakan menteri Jokowi juga masih tumpang tindih, dan bahkan tidak jelas arahnya.

Roy pun mengingatkan jargon dilontarkan Presiden Jokowi, "bahwa tidak ada visi dan misi menteri, terkecuali visi dan misi presiden."

“Karena memang, kalau ada apa apa dari pekerjaan di kementerian, tetap orang juga akan menyalahkan panglimanya atau presidennya. Tiidak hanya menterinya,” ungkap dia.

Dia juga tidak segan supaya Presiden Jokowi dapat mengganti jajarannya bila mendapat nila tidak dapat bekerja maksimal sesuai dengan visi dan misi Presiden.

“Kalau memang presiden tidak mau disalahkan, jangan sampai beliau salah menunjuk orang-orangnya. Kalau presiden menilai, para menterinya melakukan kesalahan, dia punya hak prerogatif memilih para menteri baru untuk mengganti para menteri yang tidak becus bekerja,” tegas dia.

Roy yang kini berfokus menjadi akademisi, juga mengatakan di era Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Indonesia pernah menghadapi peristiwa hampir serupa. Di tahun 2007-2008, Indonesia pernah diserang pandemi flu burung.

“Saat itu, responsnya sangat cepat. Kita bergerak serempak dipimpin langsung panglima tertinggi, Presiden (SBY, red). Jadi saat itu, langsung cepat (tertangani), dan ini clear,” klaim Roy Suryo.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00