Ini Kata PKS Jika Ditawari Kursi Menteri

Istimewa.jpg

KBRN, Jakarta : Partai Keadilan Sejahtera (PKS) besikukuh untuk ogah bergabung dengan koalisi pemerintahan, sekalipun jika pihak Istana menawari mereka kursi menteri.

Juru Bicara PKS, Ahmad Fathul Bahri menegaskan, partainya tetap akan berada di luar pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Hal itu sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Presiden PKS Shohibul Iman dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKS pada bulan November 2019 yang lalu. 

"Sikap PKS sudah sangat tegas dan jelas bahwa kami berada di luar pemerintahan," tegasnya saat diwawancara RRI.co.id, Rabu (1/7/2020).

Keputusan terkait itu kata dia diperkuat dengan hasil keputusan Mejelis Syuro PKS sebelumnya.

"Hingga 2024, PKS akan tetap berada di luar pemerintahan Presiden Jokowi," tegasnya lagi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku tidak puas dengan kinerja para menteri, terlebih saat Indonesia tengah dilanda pandemi COVID-19.

Bahkan, ancaman perombakan kabinet atau pembubaran lembaga negara pun diungkapkan oleh Jokowi pada sidang paripurna 18 Juni 2020. Dalam sidang tersebut hadir Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju dan para kepala lembaga negara.

Jokowi pun mengatakan secara blak-blakan bahwa tidak ada kinerja menterinya yang positif secara signifikan. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00