DPR Dinilai Gagal Berpihak pada Perempuan

DPR RI/ Istimewa.jpg

KBRN, Jakarta: DPR RI dinilai gagal berpihak kepada kaum perempuan, jika Komisi VIII DPR menarik Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.

Koordinator Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dara Nasution mengaku partainya tak setuju dan menyanyangkan ide penarikan tersebut. Pasalnya menurut dia, ada jutaan perempuan Indonesia korban kekerasan seksual yang menanti pengesahan RUU ini.

“Rencana Komisi VIII menarik RUU PKS dari daftar Prolegnas merupakan kegagalan DPR menunjukkan keberpihakan pada perempuan,” tegas Dara Nasution dalam keterangan tertulis yang diterima RRI.co.id, Rabu (1/7/2020). 

Ditegaskan Dara RUU PKS merupakan lex specialist yang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Dimana data kekerasan seksual di Indonesia menurut Komnas Perempuan, mengkhawatirkan, tiap dua jam ada tiga perempuan menjadi korban kekerasan seksual. RUU ini sangat berpihak terhadap korban. Hal yang selama ini sangat minim perhatian.

“Bahkan di masa wabah Covid-19, data menunjukkan bahwa kekerasan seksual kian meningkat. Jelas kebutuhan payung hukum terhadap korban kekerasan seksual kian mendesak. Saya melihat DPR RI di Komisi VIII terkesan tidak paham prioritas,” lanjut Dara. 

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang mengatakan bahwa pembahasan RUU PKS sulit dilakukan saat ini karena itu diusulkan untuk ditarik dari Prolegnas. Sebagai ganti, Marwan menyampaikan, Komisi VIII mengusulkan pembahasan RUU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia untuk masuk daftar Prolegnas Prioritas 2020. Terkait itu, Dara menegaskan bahwa alasan penarikan di atas jelas sangat mengecewakan. 

"Anggota DPR RI menerima ratusan juta per bulan dari uang rakyat, mereka tidak mesti ketar-ketir dengan ancaman PHK di tengah wabah, mestinya jangan kerja setengah hati. Mengatakan bahwa RUU PKS itu sulit dibahas bagi saya adalah alasan yang dibuat-buat. Upaya yang ditempuh saat pembahasan akan sepadan dengan manfaatnya jika berhasil disahkan. Akan ada ratusan ribu bahkan jutaan korban kekerasan seksual yang mendapat manfaat perlindungan dan pemulihan,” sesalnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00