Semprot para Menteri Soal Covid Dinilai Telat

Anggota Komisi IX DPR RI, Fraksi partai PKS, Netty Prasetiyani Aher (Dok Istmw)

KBRN, Jakarta: Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menilai sangat terlambatnya, kemarahan Presiden Joko Widodo kepada para Menteri yang dikarenakan tidak maksimalnya kinerja dari para pembantu Kepala Negara tersebut dalam bekerja ditengah pandemi COVID-19.

Ia mengatakan bahwa seharusnya Presiden Jokowi, harus dapat turun langsung memimpin keselarasan para Menteri dalam menanganani COVID-19.

"Kenapa Presiden baru jengkel sekarang? sejak lama saya sudah sampaikan bahwa Presiden harusnya turun langsung memimpin orkestrasi penanganan Covid-19, " kata Netty dalam keterangan resminya, Jakarta (29/06/2020).

Sebab menurut politisi partai PKS itu, masih banyak lagi persoalan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang belum terselesaikan akibat tumpang tindihnya setiap kebijakan dari para Menteri, yang tidak terkoordinir dengan baik dari antar Menteri tersebut.

Akibatnya, tak jarang banyaknya kebijakan tersebut mengakibatkan kegaduhan komunikasi publik antar pejabat negara. Ia menuturkan bahwa kegaduhan tersebut, setidaknya dapat diselesaikan dengan turut secara langsungnya kekuatan kepemimpinan Presiden.

"Jadi, jika hampir semua kementerian dan lembaga dianggap masih berkinerja  kurang atau tidak ada progress, maka harus dicari akar masalahnya, lalu diselesaikan hingga tuntas. Menurut saya ini adalah tanggung jawab Presiden sebagai pemegang mandat pemerintahan tertinggi yang harus memberikan arahan, mengontrol dan mengevaluasi secara ketat sejak awal. Presiden harus tegas dan siap pasang badan untuk melindungi rakyatnya. Bukan hanya soal serapan anggaran, tapi juga soal data, distribusi bansos dan pola komunikasi yang gaduh," ujar Netty.

Jika kemudian ada wacana resufle, kata Netty Aher, itu adalah hak prerogatif presiden untuk mengevaluasi dan mengontrol  para pembantunya, termasuk Menkes, sepanjang ada ukuran kinerja yang fair dan transparan.

"Jika merujuk pada penyerapan anggaran Kemenkes yang rendah, tentu Presiden harus mengevaluasi juga kinerja Gugus Tugas Pusat Percepatan Penanganan Covid-19 secara menyeluruh, bukan hanya Menkes mengingat serapan yang rendah ini terkait dengan penanganan Covid-19," tutup Netty

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00