Poyuono: Wajar Jokowi Mau Lakukan Reshuffle Kabinet

AntaraFoto/ Sigid Kurniawan.jpg

KBRN, Jakarta: Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono enggan menyebutkan siapa sosok menteri yang layak direshuffle. Pasalnya menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tahu pasti siapa pembantunya yang harus dicopot.

"Begini, kalau siapa yang layak di reshuffle saya pikir Pak Jokowi sudah tahu, menteri-menteri mana yang lelet (lambat) kerjanya dan tidak punya sense of crisis saat terjadinya dampak Covid-19 terhadap perekonomian nasional, keadaan sosial masyarakat, serta PHK buruh," katanya dalam keterangan yang diterima RRI.co.id, Senin (29/6/2020).

Menurut Arief yang juga Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) BUMN Bersatu ini, mestinya para menteri bekerja nyaman di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Sebab, Jokowi berani mengambil resiko apapun untuk kepentingan rakyat dan negara. 

Contohnya, tambah Arief, Jokowi tak segan-segan menawarkan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) maupun Peraturan Presiden (Perpres) jika ada hambatan terhadap penanganan Covid-19 dan untuk menyelamatkan  ekonomi kecil dan ancaman buruh yang di PHK, serta menciptakan pertahanan kesehatan (health security) bagi ancamaman pandemi. 

"Tapi memang sangat di sayangkan banyak menteri dan pimpinan lembaga dalam menghadapi pandemi tidak banyak melakukan tindakan atau kebijakan extra ordinary sehingga berdampak bagi tingkat kesejahteraan masyarakat, perekonomian nasional dan health security bagi masyarakat," sesalnya.

Padahal, tambah Areif, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah sejak lama memperingatkan tentang penanggulangan pertumbuhan ekonomi yang diprediksi bakalan minus. Namun yang terjadi adalah instrumen-instrumen untuk mencegah minus pertumbuhan ekonomi, seperti belanja pemerintah untuk bantuan sosial (bansos) sangat lamban dan belum mencapai 100 persen, belanja alat kesehatan (alkes) dan Alat Pelindung Diri (APD) juga sangat sedikit dan terlambat. 

Begitu juga, imbuhnya, realisasi dana penyelamatan ekonomi nasional akibat Covid-19. Utamanya pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), penyelamatan kredit macet korporasi akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga tak kunjung di eksekusi. 

"Padahal daya tahan pengusaha dan korporasi yang sehat itu hanya 4 bulanan untuk bisa tutup dan tetap mengaji pegawainya. Dan ini tentu berdampak pada PHK besar besaran," sesalnya lagi.

"Wajar Kangmas Jokowi mau lakukan reshuffle kabinet," lanjutnya.

Baca juga: Mulai Jengkel, Presiden Jokowi Ancam Reshufle KabinetGegara Ini Jokowi Murka dan Ancam Reshuffle

Parahnya lagi, imbuh Arief, tidak sedikit Anggota DPR RI dari partai koalisi yang terkesan tidak mendukung program pemerintah dalam upaya membantu masyarakat di tengah pandemi. 

"(Anggota DPR dari partai koalisi) justru malah banyak mempersulit dan mempolitisasi. Misalnya saja program kartu prakerja yang sangat membantu masyarakat malah di obok-obok dianggap tidak transparan penerapannya. Padahal dana dan pelatihan dari program pra kerja sangat membantu masyarakat," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00