TB Hasanuddin: Tak Mudah Menurunkan Presiden 

KBRN, Jakarta: Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menilai bahwa adanya isu pemakzulan Presiden menimbulkan kegaduhan. 

Wacana tersebut sulit diwujudkan mengingat Presiden sebagai sosok pemimpin negara merupakan hasil dari suara pilihan rakyat.

"Tidak mudah menurunkan presiden pilihan rakyat. Proses pemakzulan presiden cukup sulit," kata Hasanuddin, dalam keterangan tertulisnya yang diterima rri.co.id, Jakarta (4/6/2020).

Politisi PDI Perjuangan ini membeberkan dengan adanya sistem konfigurasi koalisi partai politik saat ini, proses pemakzulan presiden nyaris tak mungkin.

Jika  memang terjadinya pemakzulan terhadap kepala negara itu terjadi, lanjut dia, harus melewati mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

HMP itu dijelaskannya dapat terlaksana jika terdapat kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi didalam atau di luar negeri, terdapat dugaan presiden dan/atau presiden melakukan pelanggaran hukum atau penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, maupun tindakan tercela (UU MD3, pasal 79 ayat 4), yang diusulkan paling sedikitnya oleh 25 orang anggota parlemen.

"Hak menyatakan pendapat ini diusulkan oleh minimal 25 orang anggota DPR, dan bila memenuhi persyaratan administrasi dapat dilanjutkan dalam sidang paripurna," jelasnya.

Tidak sampai disitu, Ia mengungkapkan bahwa keputusan dalam HMP itu dapat dinyatakan sah, bila dalam rapat parlemen dihadiri minimal 2/3 dari jumlah angota DPR, dan menyetujui dari hasil keputusan tersebut.

Hasil keputusan tersebut di rincikan TB Hasanuddin akan dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dipersidangkan, dan selanjutnya MK akan menyerahkan hasil persidangan tersebut untuk ditindak lanjuti secara bersama oleh MPR dan DPR.

Sebagai politisi dari partai pengusung Presiden Joko Widodo, Ia menegaskan bahwa bila terdapat sebuah tindakan dan aspirasi menurunkan presiden lewat aksi anarkis di jalanan, telah dapat dikategorikan sebagai tindakan melanggar UU dan bahkan dapat dikenakan tindakan pidana makar.

"Inilah demokrasi yang kita sepakati dan menjadi kesepakatan nasional. Diskusi ilmiah dengan norma akademis mengenai pemakzulan sih boleh-boleh saja karena dijamin  menurut UU, tapi kalau aksi anarkis minta presiden diturunkan di jalanan, itu telah melanggar ketentuan," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00