PKB Bantah Minta Jatah Bansos JPS Gemilang

Fraksi PKB DPRD NTB.jpg

KBRN, Mataram: Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang yang digelontorkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam menekan dampak sosial dan ekonomi saat ini. Khususnya, masih dalam kondisi Darurat Covid-19. Beras, telur, gula, minyak goreng, kopi dan panganan lainnya masuk dalam paket JPS Gemilang.

Seorang anggota DPRD NTB Fraksi PKB dikabarkan meminta jatah masuk dalam JPS Gemilang. Ketua Fraksi PKB DPRD NTB langsung membantah. dibantah keras oleh ketua fraksi PKB dan yang bersangkutan.

"Murni pada saat rapat anggota saya hanya menyuarakan aspirasi dari para pengusaha beras, petani yang berada dibawah naungan organisasi yang dipimpinnya," kata Ketua Fraksi PKB DPRD NTB, Lalu Hadria Irfani di ruang rapat DPRD NTB, Jumat sore (29/5/2020).

Ia menjelaskan, dalam rapat pimpinan DPRD NTB, Abdul Wahid mewakili dirinya dan menyampaikan apa yang disuarakan dalam asosiasi yang dinaunginya agar diikutsertakan oleh pemerintah.

"Hanya itu tidak ada ribut-ribut terkait dengan jatah pimpinan dan jatah ini itu, tidak ada. Jadi pak Abdul Wahid ini bersuara lantang dan tidak keluar dari ruang rapat tapi beliau keluar setelah saya hadir," ungkapnya.

Sementara itu Abdul Wahid membantah jika pihaknya meminta jatah tetapi murni hanya menyampaikan aspirasi dari kelompok tani dan persatuan penggilingan padi (Perpadi) yang diketuainya.

"Tidak ada kepentingan bagi diri pribadi saya sendiri hanya saya membela kelompok tani dan Perpadi yang ada di wilayah kami. Karena saat ini tidak ada yang terlibat dan itu yang saya sayangkan. Apa artinya saya hadir sebagai perwakilan mereka-mereka ini kalau saya tidak bisa memperjuangkannya," imbuhnya.

"Sekali lagi saya memperjuangkan aspirasi dari pada kelompok tani dan Perpadi yang ada di Lombok Timur dan sekitarnya. Perkara pimpinan atau lainnya kami tidak bahas dan tidak tahu. Saya juga tidak pernah lapor ke Badan Kehormatan (BK) tapi BK yang telpon saya," tambahnya.

Menurut Abdul Wahid, beras dari Perpadi sejauh ini belum masuk di program JPS Gemilang baik tahap pertama dan tahap kedua. 

Lalu Hardian Irfani menambahkan, koordinasi dan komunikasi akan dilakukan bersama anggota fraksi PKB dalam menyikapi statmen ketua BK DPRD NTB yang menyebut salah satu anggotanya terlibat atau bermain-main di JPS Gemilang. 

"Dalam satu dua hari kedepan kami akan melakukan langkah-langkah terkait dengan kejadian tersebut. Belum terpikir untuk melakukan langkah hukum karena ini akan kita diskusikan terlebih dahulu. Yang jelas Abdul Wahid sudah menyampaikan klarifikasi dan itulah sebenarnya yang terjadi," tegasnya.

Pernyataan ketua BK ini, lanjutnya, sangat menggangu karena pada saat rapat tidak hal yang sangat serius yang dibicarakan. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00