Memaksakan Pilkada Desember 2020 Penuh Risiko

Warga melintas di depan mural bertema pemilihan umum di kawasan Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten. ANTARA FOTO/Fauzan/aww.

KBRN, Jakarta : Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, jika pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tetap dipaksakan pada Desember 2020, akan ada risiko tinggi bagi kesehatan semua pihak.

Hal itu mengingat Indonesia masih berstatus darurat kesehatan karena pandemi COVID-19. Titi berharap Pilkada dapat diundur di tahun 2021.

Jika masih dipaksakan pada tahun ini, tentu KPU harus menyiapkan protokol kesehatan yang maksimal.

"Untuk Juni sangat berat untuk bisa memulai tahapan Pilkada. Juni ini tentu perhatian dan konsentrasi kita masih pada COVID-19," kata Titi pada Pro3 RRI, Rabu (20/5/2020).

Titi menyebut, tahapan akan sangat sulit untuk dilakukan. Karena Pilkada merupakan suatu aktivitas yang melibatkan keterlibatan dan partisipasi serta interaksi banyak orang.

"Saya tidak terlalu yakin bisa mengendalikan situasi untuk melakukan pertemuan dan aktivitas kerumunan. Contohnya di Sumbar itu ada calon independen yang syarat dukungan itu harus diverifikasi vaktual. Tentu akan ada interaksi, dan tidak boleh hanya dengan sekedar pengambilan contoh," ungkapnya. 

Jika memang harus dipaksakan juga, pertanyaan yang harus dijawab KPU kata Titi adalah bagaimana memastikan kesiapan petugas yang terlibat dalam tahapan memiliki perlindungan yang baik, sehingga tidak membahayakan kesehatan.

"Apakah KPU juga memiliki anggaran untuk menyiapkan APD sehingga petugas tidak menjadi terpapar dengan COVID. Saya tidak yakin. Makanya jika dipaksakan di Bulan Desember, maka akan sangat beresiko," katanya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00