Jika Pilkada 2020, Butuh Mitigasi Risiko Komprehensif

Direktur Eksekutif Perludem Titi Angraini (Dok. Istimewa/Perludem)

KBRN, Jakarta : Komisi II DPR, Rabu (20/5/2020) rencananya akan menggelar rapat dengan Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) membahas kelanjutan tahapan Pilkada 2020 yang dimulai pada 6 Juni 2020.

Rapat tahapan Pilkada ini mendapat respons dari Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Direktur Eksekutif Perludem Titi Angraini mengatakan penyelenggaraan pilkada harus  selaras dan beradaptasi dengan norma baru akibat COVID-19.

Menurutnya, agar pilkada tidak membahayakan masyarakat dan petugas pemilihan, harus dilakukan Mitigasi Risiko secara komprehensif oleh penyelenggara atas pelaksanaan tahapan pilkada dan risiko penyebaran COVID-19.

Berdasar mitigasi resiko itu, lanjutnya, KPU harus menyusun protokol penyelenggaraan pilkada di masa COVID-19.

Dengan pertimbangan itu, menurut Titi sebaiknya pemungutan suara Pilkada digelar awal Juni 2021 agar pasangan calon kepala daerah terpilih bisa dilantik pada awal Agustus 2021. 

"Sesuai dengan siklus anggaran negara, pelantikan pada awal Agustus 2021 ini memberi ruang cukup bagi kepala daerah baru untuk menetapkan APBD-P 2021 dan menyusun RAPBD 2022," terang Titi kepada rri.co.id, Selasa (19/5/2020) malam. 

Menurut Titi, janji dan program kampanye bisa diwadahi untuk realisasinya.

Pilkada Juni 2021 bisa dijadikan sebagai titik awal untuk menyelenggarakan pemilu daerah sebagaimana diarahkan Putusan MK No 55/PUU-XVII/2019. 

"Jika Juni 2021 pilkada, lima tahun kemudian, Juni 2026, bisa digelar Pemilu Daerah 2026 dengan memperpanjang masa kerja anggota DPRD hasil Pemilu 2019 sampai Agustus 2026," jelasnya. 

Titi menambahkan, bagi daerah yang belum menggelar pilkada dalam Pemilu Daerah 2026, dilakukan penyesuaian jadwal dengan memotong masa jabatan kepala daerah hanya 4 tahun sehingga daerah tersebut bisa mengikuti Pemilu Daerah 2031 atau Pemilu Daerah 2036. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00