PP Pemulihan Ekonomi Diminta Dibatalkan, Ini Alasannya

KBRN, Jakarta : Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 mengenai Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Penanganan Pandemi Covid-19 diminta untuk segera dibatalkan. Pasalnya aturan tersebut dinilai bisa mengancam keberadaan bank BUMN.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan, PP yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 9 Mei 2020 lalu memunculkan isu dikotomi antara Bank Peserta/Bank Jangkar dengan Bank Pelaksana. Termasuk di dalamnya sejumlah bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

"Bila mudharatnya lebih besar dari manfaatnya maka sebaiknya PP 23/2020 dibatalkan," kata Heri melalui keterangan tertulis yang diterima rri.co.id, SeLASA  (19/5/2020) dini hari tadi.

Dijelaskan Heri, bank peserta atau bank jangkar merupakan 15 bank beraset terbesar. Belasan bank itu bakalan menerima penempatan dana pemerintah untuk likuiditas. Nantinya pihak bank bisa melakukan restrukturisasi kredit, pembiayaan, dan/atau memberikan tambahan kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 PP 23/2020.

Adapun bank pelaksana adalah bank yang akan menerima dana dari bank peserta yang kemudian memberikan restrukturisasi, pembiayaan dan/ atau memberikan tambahan kredit kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi. 

"Pendeknya, pemerintah mengucurkan dana kepada bank peserta/bank jangkar. Kemudian bank jangkar akan menyalurkan ke bank pelaksana," jelas Hergun.

Selanjutnya :

Halaman 1 dari 2

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00