Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Membebani Rakyat

Petugas melayani peserta BPJS Kesehatan di Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Ant/Makna Zaezar)

KBRN, Jakarta : Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Heryawan menilai adanya kenaikan tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang diputuskan pemerintah di tengah pandemi COVID-19,  telah menyakiti dan mempermainkan hati masyarakat yang saat ini berada di tengah krisis kesehatan dan ekonomi akibat wabah.

"Apa yang dilakukan Presiden Jokowi itu menyakiti dan mempermainkan hati rakyat. Saat rakyat butuh bantuan karena hantaman Corona, justru pemerintah menaikkan iuran," katanya usai memberikan bantuan pada warga terdampak Covid-19 di Kelurahan Kecapi, Harja Mukti, Kota Cirebon, Minggu (17/5/2020).

Sebab menurutnya, pemerintah seharusnya memberikan kelonggaran dari berbagai sektor perekonomian masyarakat akibat dampak pandemi COVID-19 yang saat ini masih terjadi penyebaran dan penularannya, bukan malah menambah beban masyarakat.

Ia juga menilai bahwa keputusan pemerintah untuk menaikan tarif iuran BPJS di tengah pandemi itu sangat berbeda jauh dengan negara-negara lainnya yang juga sedang mengalami penularan wabah COVID-19.

"Pemerintah kita malah menambah beban rakyat. Karena itu saya bilang, negara kita memang beda. Dalam keadaan seperti sekarang, negara lain justru berusaha mensubsidi rakyatnya. Inggris misalnya, yang akan melakukan apa saja untuk mensubsidi NHS (National Health Services)," lanjutnya.

Selain itu, Anggota Komisi IX DPR RI, dari fraksi PKS itu juga turut mempertanyakan dengan hadirnya Program Kartu Prakerja yang dikeluarkan pemerintah di tengah pandemi COVID-19, yang dinilai memberikan stimulus bagi para pelaku usaha besar, sangat berbanding terbalik dengan adanya kenaikan iuran BPJS.

"Memberi stimulus ke perusahaan-perusahaan besar sanggup, sementara mengurangi beban rakyat tidak mau. Ini kan patut dipertanyakan," tambahnya lagi.

Pertanyaan besar terkait kenaikan iuran BPJS itu mengemuka, kata Netty, karena sebelumnya telah dikabulkan gugatan atas Perpres 75/2019 melalui keputusan MA Nomor 7/P/HUM/2020, yang membatalkan kenaikan iuran BPJS jauh sebelum terjadinya wabah virus COVID-19.

"Keputusan MA kemarin kan jelas, beberapa alasan dikabulkannya gugatan atas Perpres 75/2019 itu karena keuangan BPJS tidak transparan, ditambah lagi bonus yang berlebihan untuk pejabat BPJS, juga banyak perusahaan yang tidak bayar BPJS, harusnya ini yang dikoreksi bukan malah menambah beban rakyat," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00