Pertimbangkan Kemampuan Rakyat Sebelum Menaikan BPJS

Anggota Komite III DPD Evi Zainal Abidin (Doc Istimewa).jpg

KBRN, Jakarta : Anggota Komite III DPD Evi Zainal Abidin, meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kemampuan masyarakat sebelum menaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

"Bila keuangan negara saja sudah tidak mampu, apalagi masyarakat yang saat ini juga tengah dikepung derasnya arus pemutusan hubungan kerja," kata Evi, Kami (14/5/2020) dilansir Antara. 

Evi mengatakan Komite III DPD memahami kondisi keuangan negara yang berpeluang mengalami defisit luar biasa untuk menangani pandemi COVID-19. Namun, ia menilai tidak seharusnya negara yang berkewajiban memberikan jaminan kesehatan kepada rakyatnya, tetap menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada saat kondisi rakyat juga sedang terpuruk.

"Kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini bagi rakyat bagaikan pepatah sudah jatuh tertimpa tangga," ujar dia. 

Evi mengingatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyatakan jika penyelenggaraan sistem jaminan sosial harus didasarkan pada asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebelumnya Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang kembali menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan dengan subsidi iuran untuk peserta kelas III kategori pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja. 

Iuran peserta kelas I yang sebelumnya Rp80.000 naik menjadi Rp150.000, sedangkan kelas II yang sebelumnya Rp51.000 naik menjadi Rp100.000. Kenaikan ini akan diberlakukan mulai Juli 2020.

Sedangkan untuk iuran peserta kelas III yang sebelumnya Rp25.500 naik menjadi Rp42.000, tetapi khusus untuk peserta kategori pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja akan disubsidi pemerintah sebesar Rp16.500. Sehingga mereka tetap akan membayar iuran Rp25.500.

Namun, per Januari 2021, subsidi iuran dari pemerintah akan dikurangi menjadi Rp7.000 sehingga para peserta akan membayar iuran Rp35.000. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00