Kalteng Dinilai Rawan Politisasi Bansos Covid-19

Bantuan sosial saat pandemi Covid-19 (Ant/Yulius Satria Wijaya)

KBRN, Palangka Raya : Bantuan sosial (Bansos) di daerah yang diperuntukkan bagi warga terdampak Covid-19 ternyata rawan.

Maksudnya adalah, bansos yang bersumber dari APBD tersebut berpotensi besar dipolitisasi.

Bawaslu Kalimantan Tengah (Kalteng) memberi peringatan tegas kepada kepala daerah untuk tidak mempolitisasi bantuan sosial yang bersumber dari APBD atau APBN.

Bawaslu melihat adanya potensi dan kerawanan ajang bantuan sosial dipolitisasi demi menguntungkan salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang.

Kepada RRI, Ketua Bawaslu Kalteng, Satriadi, Kamis (06/05/2020) mengungkapkan pihaknya sudah mengirimkan surat imbauan kepada Gubernur Kalteng untuk tidak mempolitisasi bantuan sosial dalam situasi pandemi Covid-19.

Upaya politisasi ini contohnya agar tidak memasang stiker, poster atau foto diri Kepala Daerah dalam kemasan bantuan sosial kepada masyarakat.

BACA JUGA: Keuangan Minim, Mahasiswa Kalteng Menderita di Yogyakarta

Hal ini juga terikat dalam pasal 71 UU nomer 10 tahun 2016 terutama di ayat 3 yang melarang Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota, membuat kegiatan dan program yang sifatnya menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Dalam pasal ini juga mencantumkan sanksi jika kepala daerah melangar aturan tersebut untuk dilakukan pembatalan sebagai salon kepala daerah dalam pilkada.

“Jika terbukti, bawaslu akan merekomendasikan kepada KPU untuk menganulir proses keterlibatan paslon untuk maju pilkada,” jelasnya.

Seperti diketahui, di masa pandemi Covid-19 ini, sejumlah provinsi dan daerah berupaya menggelontorkan dana  yang tidak sedikit untuk upaya menangani dan menanggulangi wabah agar tidak berkepanjangan.

Termasuk dana bantuan sosial dan jaring pengaman sosial untuk meredam dampak ekonomi terhadap masyarakat.

Namun sayangnya, ada saja indikasi atau potensi penyalahgunaan dana bansos ini demi kepentingan politik.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00