Banyak Diprotes, Pilkada Akhirnya Resmi Ditunda

KBRN, Jakarta: Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. 

Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 4 Mei 2020.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri yang juga Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Plt Dirjen Polpum Kemendagri), Bahtiar membenarkan jika Perppu Pilkada telah diterbitkan. 

" Iya telah diterbitkan," singkat Bahtiar di Jakarta, Selasa (5/5/2020).

Bahtiar menjelaskan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 menjadi  Undang-Undang karena mempertimbangkan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

"Pertimbangan lainnya, bahwa dalam rangka penanggulangan penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasionalperlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2020," tandasnya.

Sebelumnya, banyak kepala daerah yang mengancam tidak akan mengikuti Pilkada serentak tahun 2020. Alasannya, demi keselamatan masyarakat ditengah pandemi virus covid-19.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00