Presiden Jokowi Didesak Keluarkan Perppu Pilkada

Direktur Perludem Titi Anggraini (Dok. Istimewa/Perludem)

KBRN, Jakarta : Usulan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu)  tentang perubahan ketiga undang-undang pilkada tak kunjung berjawab.

Padahal, Perppu ini sangat penting untuk menjadi landasan hukum penundaan Pilkada 2020 di tengah pandemi COVID-19.

“Sempat diwacanakan bahwa Perppu itu akan dikeluarkan dalam bulan April 2020. Namun, hingga menjelang berakhirnya minggu pertama Bulan Mei, Presiden Jokowi masih belum menerbitkan Perppu tersebut,” kata Direktur  Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini dalam diskusi online, Selasa (5/5/2020).

“Tidak begitu jelas, apa sesugguhnya alasan presiden, sehingga belum juga menerbitkan Perppu yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah ini,” tambahnya.

Padahal, lanjutnya, jika dilihat kondisi ihwal kegentingan memaksa yang menjadi latar belakang presiden mengeluarkan Perppu sudah sangat terpenuhi.  

Pertama, ada kebutuhan hukum yang sangat mendesak di level undang-undang, untuk mengatur sistem penundaan Pilkada 2020 sebagai akibat pandemi COVID-19. 

Kedua, memang UU Pilkada saat ini sudah ada, tetapi setelah diperiksa dan diteliti, ketentuan di dalam UU Pilkada yang saat ini belum cukup untuk mengatur pelaksanaan Pilkada 2020 ditengah pandemi COVID-19.

“Apalagi pelaksanaan pilkada tidak bisa sesuai dengan jadwal yang diatur di dalam UU Pilkada saat ini, sehingga perlu diubah,” terangnya.

Ketiga, jika proses pembahasan dilakukan dengan mekaisme penyusunan undang-undang biasa, akan memakan waktu yang lama, sementara tahapan pilkada sudah berjalan dan perlu regulasi yang cukup untuk mengatasi kondisi ditengah pandemi COVID-19.

“Tiga alasan itu, sudah memenuhi unsur ihwal kegentingan memaksa bagi Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan Perppu,”harapnya.

Ia mengingatkan Presiden Jokowi perlu segera merespon dengan positif dan segera dorongan untuk menerbitkan Perppu ini.

“Kepastian hukum adalah salah satu ciri dari pelaksanaan pilkada yang demokratis,” tegasnya.

Menurut Titi, mengeluarkan Perppu adalah langkah untuk dapat mewujudkan kepastian hukum tersebut.

Selain itu, kemampuan memberikan kepastian hukum dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan nyata pelaksanaan pilkada, akan mempu menjaga reputasi Pemerintah.

“Ini dapat memberikan kepercayaan diri pada semua pihak soal arah dan masa depan demokrasi lokal Indonesia yang tetap terjaga dan terlindungi meskipun di tengah masa pandemi,” pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00