KNPI Minta Buruh Dilibatkan Susun Omnibus Law

Foto: Istimewa

KBRN, Jakarta : DPR RI dan Pemerintah diharapkan melibatkan buruh dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau yang biasa dikenal dengan Omnibus Law Ciptaker. Jika tidak, barisan pemuda yang tergabung dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) bakalan menggelar aksi turun ke jalan bersama buruh untuk melakukan protes damai.Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama bahkan memastikan dirinya bakalan memimpin langsung barisan pemuda untuk menggelar aksi bersama kaum buruh jika unsur masyarakat khususnya organ buruh tidak diajak dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Focus Group Discussion (FGD) pembahasan Omnibus Law Ciptaker.“Jikalau buruh tidak dilibatkan dalam proses penyusunan RUU Omnibus Law maka saya akan pimpin DPP KNPI untuk turun kejalan bersama rekan buruh," tegasnya dalam keterangan yang diterima rri.co.id, Minggu (3/5/2020).Langkah tegas itu diambil DPP KNPI karena tak ingin kaum buruh dijadikan sebagai objek, melainkan subjek. Khususnya pada pembahasan tentang kluster ketenagakerjaan dalam rancangan undang-undang sapu jagat tersebut.

Perlu diketahui, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah bertemu Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) yang terdiri dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban, Rabu 22 April 2020. 

Selang beberapa lama setelah pertemuan tersebut, Jokowi lalu memutuskan untuk mengirimkan surat ke DPR RI. Isinya tentang penundaan dilakukan karena Jokowi ingin memberikan kesempatan pada pemerintah dan DPR untuk lebih mendalami substansi dari pasal-pasal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, serta untuk mendapatkan masukan dari pihak-pihak terkait.

Haris menyambut baik sikap Jokowi itu. Dia lagi-lagi meminta jajaran kabinet terkait dan DPR untuk melibatkan kaum buruh dalam membahas penyusunan Omnibus Law Ciptaker.

“Kalau Pak Presiden saja bisa berkomunikasi dengan para organ buruh, masa para Menteri dan DPR tidak bisa beri ruang bagi perwakilan buruh untuk bersama-sama menyusun omnibus law, khususnya klaster ketenagakerjaan,” pungkas Haris. 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Haris dalam ajang diskusi “Saturday Night Discussion” via aplikasi Zoom beberapa waktu lalu. Diskusi dengan tema “Ada Apa Dengan Omnibus Law" tersebut menghadirkan para narasumber yang konsen di bidang perundangan, buruh, dan perpolitikan Indonesia. 

Diantaranya adalah Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Direktur Eksekutif Indonesia Politic Review (IPR) Ujang Komarudin dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Dikusi ini juga diikuti sebanyak 483 total peserta dari 204 penonton melalui YouTube dan 279 peserta di Zoom Meetting yang berlangsung hampir tiga jam. 

Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas memastikan bahwa pembahasan omnibus law Cipta Kerja bakalan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Tidak terkecuali akademisi, pengusaha, kaum buruh dan lain sebagainya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00