DPD Dorong Pemerintah Gelontorkan Bantuan Pangan dan Bansos

KBRN, Jakarta : Pemerintah diminta untuk menjaga konsumsi masyarakat tetap stabil, di tengah mewabahnya virus corona atau COVID-19. Diantaranya dengan menggelontorkan dana dari Bantuan Pangan Non Tunai dan Bantuan Sosial (Bansos).

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), AA Lanyalla Mahmud Mattaliti mengaku mengapresiasi pemerintah yang telah berupaya keras dalam menjaga stock kebutuhan konsumsi masyarakat. Namun Bantuan Pangan Non Tunai dan Bantuan Sosial (Bansos) perlu dikucurkan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat dan melawan dampak dari ekonomi yang lesu akibat COVID-19. 

Lanyalla menilai kedua bantuan tersebut sebaiknya segera dicairkan oleh pemerintah, sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi dalam negeri tetap terjaga dengan baik di kisaran 5 persen. 

“Bansos tahap pertama perlu segera dicairkan untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Strategi ini untuk menjaga tingkat konsumsi di masyarakat guna menopang pertumbuhan ekonomi domestik tetap stabil,” katanya melalui keterangan tertulis, Sabtu (21/3/2020).

Selain perekonomian masyarakat, menurut Lanyalla juga perlu memperhatikan nasib para pekerja harian lepas yang terdampak wabah COVID-19. Para pekerja harian lepas yang masuk kategori masyarakat kurang mampu ini perlu mendapat bantuan khusus dari pemerintah. Bantuan tersebut dapat diambil dari Dana Insentif Daerah (DID) yang selama ini rutin diberikan pemerintah berupa pemberian bantuan secara tepat sasaran.

"Pemerintah harus memastikan bahwa bantuan khusus yang dibayarkan kepada mereka yang berpenghasilan rendah harus secara penuh dan tepat sasaran," ujar Lanyalla, yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Jawa Timur tersebut.

Lebih lanjut dia menilai COVID-19 bisa mempengaruhi stock komoditas pangan di masyarakat. Hal tersebut akan menyulitkan kalangan masyarakat yang kurang mampu. Makanya diharapkan dia, pemerintah juga membuat posko pangan murah di setiap kelurahan untuk keluarga tidak mampu. 

"Tentunya yang sudah dinyatakan wilayah karantina terbatas,” imbuhnya.

Lanyalla juga mengharapkan pemerintah perlu menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi yang diakibatkan oleh COVID-19. Salah satu stimulus yang dapat diberikan adalah keringanan pajak, yang meliputi keringanan pajak penghasilan 21 (PPh 21), PPh 22, dan PPh 25, serta percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN). Hal tersebut dapat diberikan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Khusus untuk insentif PPN tersebut akan meningkatkan daya beli masyarakat di tengah perlambatan ekonomi akibat meluasnya virus corona. 

"Dalam pengurangan PPN ini tentunya pemerintah akan kehilangan penerimaan pajak yang cukup besar. Namun, hal tersebut perlu diambil di tengah kondisi ekstrem ini untuk menghindari hal yang lebih buruk lagi," pungkasnya. (Foto : Antara/ M Risyal Hidayat)

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00